Sabtu, Juli 13, 2024
BerandaNasionalKemen PPPA: RUU KIA Bentuk Perlindungan Bagi Ibu dan Anak

Kemen PPPA: RUU KIA Bentuk Perlindungan Bagi Ibu dan Anak

JAKARTA, balipuspanews.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Pada Fase Seribu Hari Kehidupan memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi perempuan dan anak khususnya pada seribu hari pertama kehidupan anak.

“Sebetulnya ini (RUU KIA) justru memikirkan kesejahteraan ibu dan anak pada 1000 hari penting. Memberikan perlindungan bagi ibu terutama ibu bekerja untuk mendapat hak-haknya pasca melahirkan. Semangatnya untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya ditahap seribu hari pertama kehidupan anak,” ujar Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan dalam temu media di Jakarta, Rabu (12/6).

Beragam respon publik muncul usai RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan disepakati untuk disahkan dalam Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu. Salah satu isi RUU yang banyak disorot yakni mengatur tentang cuti melahirkan selama 6 bulan bagi perempuan pekerja.

Ketua Panja Pemerintah dalam penyusunan RUU KIA, Lenny N Rosalin menegaskan bahwa cuti melahirkan 6 bulan disebutkan rinci dalam Pasal 4 ayat 3 RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Kehidupan. Cuti melahirkan 6 bulan diberikan dengan ketentuan khusus.

BACA :  Kembali “Berulah”, Lanang Mantra Rancang Gaun dari Bungkus Kertas Hingga Kemasan Tepung Terigu

“Cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Ini yang utama bahwa setiap pekerja perempuan yang melahirkan berhak mendapatkan cuti 3 bulan, karena kondisi sebenarnya masih ada perusahaan yang belum memberikan hak ini. Rincian yang kedua, cuti tambahan diberikan paling lama tiga bulan berikutnya dengan catatan yaitu jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,” ujar Lenny.

Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) meliputi ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran, dan/atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.

“Jadi cuti tambahan atau khusus bisa diberikan bukan hanya apabila ada kondisi khusus pada ibu, namun juga jika anak yang dilahirkan mengalami masalah atau gangguan kesehatan,” terang Lenny.

Lenny menambahkan ada pasal-pasal progressif dalam RUU KIA diantaranya pengaturan terkait ibu bekerja yang mengalami keguguran yang belum pernah diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. “Setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran,” jelas Lenny.

BACA :  ASN di Buleleng Ikuti Bimtek Untuk Tingkatkan Kualitas

Menjawab ketakutan masyarakat terkait potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK pada perempuan yang telah menyelesaikan masa cutinya, Indra menerangkan bahwa dalam Pasal 5 RUU KIA Pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan juga ditegaskan bahwa ‘Setiap Ibu yang melaksanakan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan’.

“Terkait bantuan hukum juga diatur dalam RUU ini jika seseorang yang apabila mengambil hak cuti melahirkan lalu dipecat dapat memperoleh bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Kementerian Hukum dam HAM telah menyediakan organisasi seperti advokat yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, ada sanksi administratif bagi pemberi kerja yang cukup berat, termasuk mencabut izin usaha. Sanksi administratif akan diterapkan jika mereka tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini,” jelas Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Indra Gunawan.

Indra Gunawan menekankan bahwa saran dan suara masyarakat akan ditampung untuk menjadi masukan dalam pembahasan dan penyusunan terkait aturan pelaksananya.  RUU KIA Pada Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan terdiri atas 9 (Sembilan) bab dan 46 pasal yang diantaranya mengatur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaa, serta partisipasi masyarakat. RUU ini mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah dan 1 (satu) Peraturan Presiden.

BACA :  Malam Puncak & Concert Celebration Penghargaan Bergengsi, Indonesian Television Awards 2024

Penulis/editor: Ivan Iskandaria.

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular