Kemendikbud Segera Realisasikan, Kuota Internet Gratis 35 GB Untuk Siswa dan 42 GB Untuk Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendiikbud) Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendiikbud) Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah akan memberikan kuota internet gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kebijakan pemerintah tersebut disampaikan Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Kuota internet gratis akan diberikan kepada siswa sebesar 35 gigabyte (GB) perbulan dan guru 42 gigabyte (GB) per bulan. Sedangkan mahasiswa dan dosen juga akan diberikan kuota internet sebanyak 50 gigabyte (GB) per bulan.

Nadiem mengungkapkan selama ini kementeriannya sudah melakukan perjuangan internal untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan. Yaitu anggaran baru untuk pengadaan kuota internet gratis untuk mendukung program pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga bisa menjawab kecemasan masyarakat nomor satu di saat ini,.

“Dari semua kecemasan sudah jelas nomer satu itu apa? Pulsa, pulsa, pulsa. Data, data, data,” ujarnya.

Menurut Nadiem, anggaran pulsa PJJ tersebut merupakan Anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) tahun 2020 yang dialihkan menjadi bantuan pulsa untuk guru.

“Jadi anggaran program POP tahun ini kita dedikasikan untuk guru. Kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” ujar Nadiem.

Ia mengatakan anggaran untuk bantuan kuota internet dialokasikan sebesar Rp7,2 triliun untuk periode waktu September-Desember 2020. Selain itu, kementeriannya juga mengalokasikan Rp 1,7 triliun untuk tunjangan profesi para pengajar. Dengan demikian, total anggaran untuk PJJ mencapai Rp 9 triliun. Ia berjanji bantuan kuota internet akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan isu pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga mahalnya biaya masuk perguruan tinggi di masa pandemi Corona (Covid-19) menjadi isu utama pembahasan raker Komisi DPR yang membidangi Pendidikan dan Pariwisata itu dengan Kemendikbud.

Selain itu, raker juga mengemukakan laporan Panja PJJ yang diketuai Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.

“Ada delapan hal yang jadi perhatian publik khususnya pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Beberapa hal perlu dijelaskan Mas Menteri. Saya kira ini jadi panggung dan forum yang baik untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Syaiful.

Isu hak paten Merdeka Belajar milik PT. Cikal yang digunakan oleh Kemendikbud juga menjadi topik pembahasan.

“Kami sudah mengetahui dan mendengar semua upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk menyelesaikan hak paten Merdeka Belajar yang sekarang masih jadi milik PT. Cikal. Publik ingin mendapatkan penjelasan dari Mas Menteri bagaimana proses hibah yang sudah dilakukan dan bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.

Pro kontra muncul karena ada yang mendesak agar hak patennya dilepas, sehingga jadi milik pubik dan bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk dunia pendidikan.

Isu lain yang juga dikemukakan adalah kebijakan membuka pendidikan di zona hijau dan kuning. Hal ini terkait adanya isu ada kabar 53 guru dan murid positif Covid-19. Publik khawatir sekolah jadi klaster baru penularan virus corona.

“Ada isu publik bahwa pendidikan tatap muka di zona kuning berisiko menjadi klaster baru penularan Covid-19. Ini mohon penjelasan karena ada kekhawatiran. Apakah benar ada klaster baru di sekolah,” ungkap Syaiful dalam raker tersebut.

Syaiful menegaskan Komisi X DPR RI, mendesak agar Kemendikbud menjelaskan seputar kurikulum adaptif atau kurikulum darurat di masa pandemi sebagai pengganti tatap muka di sekolah.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan