Kepala Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Masedi Rabu (19/6/2019) ketika tim investigasi (Jabar) balipuspanews.com mendatangi kantornya di Jl. Raya Larangan - Lohbener Indramayu
Kepala Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Masedi Rabu (19/6/2019) ketika tim investigasi (Jabar) balipuspanews.com mendatangi kantornya di Jl. Raya Larangan - Lohbener Indramayu
sewa motor matic murah dibali

INDRAMAYU, balipuspanews.com. – Dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional dan efisiensi, terbuka dan bertanggungjawab. Dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa harus benar – benar transfaran dan akuntabilitas. Adanya keterbukaan dengan masyarakat, dan harus dipaparkan secara keterbukaan terhadap masyarakat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Masedi Rabu (19/6/2019) ketika tim investigasi (Jabar) balipuspanews.com mendatangi kantornya di Jl. Raya Larangan – Lohbener Indramayu.

Dikatakan oleh Masedi, dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa harus terbuka dengan masyarakat. Karena masyarakat bagian dari sukesnya pelaksanaan pembanguan desa melalui program Kemendes yakni Bantuan Sosial Dana Desa.

“sudah merupakan kewajiban saya selaku Kepala Desa (Kuwu) harus menyampaikan informasi secara berkala, salah satunya informasi yang dimaksud betkaitan dengan penggunaan Dana Desa (DD)” ujarnya.

Lebih lanjut Masedi mengemukakan, prihal laporan keuangan terkait Dana Desa bisa diakses oleh masyarakat Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Selayaknya masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sehingga Dana Desa benar – benar dapat dirasakan manfa’atnya oleh masyatakat itu sendiri.

Pantauan Balipuspanews.com. Masedi Kepala Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Sudah mengedepankan keterbukaan dan transfaransi, dengan memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal – hal yang berkaitan dengan Dana Desa.

“apapun akan saya lakukan demi kemajuan pembangunan Desa Larangan, selagi saya menjabat saya akan bekerja untuk masyarakat” tegasnya.

Sementara itu, Masedi menjelaskan. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya, secara rutin adanya laporan dan rincian penggunaan. Hal ini dimaksud agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), belum semua masyarakat mengetahui status Dana Desa. Pada hakekatnya Dana Desa adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik” pungkasnya. (San/Win/Yad/Bpn).