Keputusan Pemerintah Hapus CPNS Guru Dinilai Terburu-buru

Dokumentasi- Peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebelum pandemi Covid-19 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2015 lalu.(Foto : Tangkapan Layar YouTube)
Dokumentasi- Peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebelum pandemi Covid-19 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2015 lalu.(Foto : Tangkapan Layar YouTube)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemerintah lewat Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat untuk perekrutan tenaga pengajar atau guru lewat CPNS dihilangkan, dan dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021.

“Kesepakatan Menpan, Mendikbud, dan BKN tidak akan menerima guru sebagai CPNS lagi tapi sebagai PPPK adalah kesepakatan yang terburu-buru, blunder dan diskriminatif,” kata Anggota DPR RI Irwan Fecho dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1/2021).

Kebijakan tersebut, kata Irwan justru akan menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik, mengapa guru tidak boleh jadi PNS? Bagaimana jaminan masa depan mereka? Bagaimana dengan lulusan keguruan yang ingin jadi PNS? Bagaimana dengan Pemda yang mampu membiayai dan mengatur penempatan PNS guru yang merata di daerahnya? Banyak pertanyaan yang mesti harus dijawab pemerintah.

“Dan ini benar-benar melukai perasaan dan juga rasa keadilan para guru honorer dan juga para mahasiswa keguruan ataupun guru yang sedang melanjutkan pendidikan,” ucapnya.

Lanjut Wasekjen DPP Partai Demokrat itu, kebijakan Pemerintah yang tidak menjadikan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil, tentunya bertentangan dengan janji Pemerintah.

“Pemerintah jadi lucu dan ironi karena janji mereka akan mengangkat guru honorer menjadi CPNS sejak 2016, tetapi pada realitanya selama lima tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS, malah kemudian bersepakat tidak ada lagi guru yang akan jadi PNS mulai tahun ini, ini kan namanya Kado Prank Akhir Tahun,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut dia, seharusnya bisa mencontoh kebijakan penanganan guru honorer di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Di masa SBY, ada 1,1 juta honorer yang diangkat PNS dan tidak ada masalah sampai saat ini bahkan mereka yang jadi PNS bisa jadi pahlawan keluarga,” pungkasnya.

Penulis : Hardianto 

Editor : Oka Suryawan