Rakor membahas Pilkada
Rakor membahas Pilkada

NEGARA, balipuspanews.com – Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 memang memiliki kerawanan lebih. Selain kerawanan terjadi konflik, juga rawan terjadi penyebaran virus covid-19.

Untuk meminimalisir terjadinya kerawanan dalam Pilkada yang akan digelar Desember, Selasa (30/6) digelar rapat koordinasi (rakor) bersama dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah menyongsong pelaksanaan tahapan Pilkada.

Rakor tersebut di buka Bupati Jembrana I Putu Artha, dihadiri Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok, Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara ,Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, Sekda Jembrana I Made Sudiada, Perwakilan Polres Jembrana, Kejaksaan Negeri Negara, PLT Kepala Kesbangpol Jembrana I Wayan Suparsa mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan, guna menindak lanjuti keputusan DPR RI bersama KPU dan Pemerintah tanggal 27 Mei 2020 dimana disepakati untuk melanjutkan tahapan Pilkada serentak ditengah masa pandemi Covid-19 yang awalnya hari pemungutan suara direncanakan tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember.

Pembahasan yang di diskusikan dalam rakor tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah dalam pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Dengan melihat tahapan Pilkada 2020 ini diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19. Kami berharap rakor ini akan menghasilkan rumusan mengenai tahapan Pilkada beserta langkah antisipasi terhadap penyebaran Covid-19, pengawasan, keamanan, dan partisipasi masyarakat serta rumusan ini akan sangat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pilkada di Jembrana,” ujarnya.

Selain itu hasil rakor ini akan menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kembali partisipasi publik, baik dalam hal penggunaan hak pilih, keterlibatan sebagai KPPS, menjaga keamanan, dan ikut melaporkan kepada Bawaslu dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran Pilkada.

Sementara itu Bupati Jembrana I Putu Artha menyampaikan perlu untuk mengatur strategi secara dini dalam setiap tahapan Pilkada, melalui sinkronisasi rencana tindakan agar bisa mengeliminasi hambatan dan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan pilkada di masa Covid-19.

“Untuk itu penting untuk kita semua mampu memetakan setiap potensi yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial politik di masyarakat,” ujarnya.

Guna mempersiapkan tahapan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 khususnya ada beberapa hal yang perlu ditekankan, diantaranya langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan tahapan Pilkada tahun 2020.

“Sementara kita baru mempersiapkan tatanan norma baru sehingga tidak menimbulkan kekuatiran baik bagi pelaksana maupun pemilih telah terpapar virus Covid-19 serta Polri dan TNI dalam mengambil peran mengantisipasi konflik sosial antisipasi tumbuhnya terus-terus terbaru penyebaran covid-19 dan sekaligus menumbuhkan demokrasi di tengah masa tatanan normal baru,” ungkapnya.

Bupati Artha berharap Pilkada serentak tahun 2020 membangun kebersamaan guna mengubah tantangan menjadi peluang-peluang bagi semua pihak meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengurangi jumlah gol put yang terjadi mengingat angka golput pada Pilkada 2015 mencapai 37,62 persen, meningkatkan indeks demokrasi jam mencapai puncak mengingat tahun ini Bali berada pada urutan nomor dua setelah DKI Jakarta dengan skor 82,37 mengurangi indeks kerawanan Pilkada dari 49,03 adalah rawan sedang menjadi lebih baik.

“Hal ini menjadi tantangan juga bagi pelaksana mulai dari KPPS TPS dan Bawaslu termasuk TNI dan Polri yang akan tercatat dalam sejarah berhasil menyelenggarakan Pilkada di masa Covid-19 serta dari acara rapat koordinasi ini para stakeholder dapat mengantisipasi penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19 dan berjalan dengan aman,” tegasnya.

Penulis/Editor : Anom/Artayasa