Kerjasama Dengan DJP Dan DJPK, Pemkab Buleleng Optimalkan Pungutan Pajak

Suasana Penandatanganan secara virtual dan dilakukan secara serentak bersama 78 Pemerintah Daerah se-Indonesia.
Suasana Penandatanganan secara virtual dan dilakukan secara serentak bersama 78 Pemerintah Daerah se-Indonesia.

BULELENG, balipuspanews.com – Optimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan dengan penandatanganan secara virtual dan dilakukan secara serentak bersama 78 Pemerintah Daerah se-Indonesia. khusus di Kabupaten Buleleng bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (26/8/2020) bahkan kerjasama ini juga untuk mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.

Ada pun tujuan lain yang ingin dicapai yakni mengoptimalkan pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan aparatur di bidang perpajakan.

Sekertaris Daerah Buleleng Drs. Gede Suyasa,M.Pd mengungkapkan bahwa dilakukannya kerjasama optimalisasi untuk membuat pungutan pajak seefektif mungkin. Sebab nantinya hal ini bisa berpengaruh pada pendapatan pusat sekaligus ada nilai kinerja terbaik yang berkaitan dengan pajak yakni efektivitas pungutan.

“hal ini juga dapat berpengaruh pada pendapatan pusat, karena akan menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) jadi itu merupakan faktor penting,” ungkapnya

Lanjut Suyasa menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk membangun integeritas antar semua pihak antara pemerintah pusat melalui Kanwil dengan Pemkab Buleleng. Sehingga harapannya dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik, pungutan pajak di Kabupaten Buleleng dapat lebih optimal.

“Harapannya semua berorientasi dengan efektivitas pungutan sehingga menjadi optimal. Walaupun masa pandemi, tetap harus melakukan optimalisasi jadi target yang sudah ditetapkan tidak menurun,” pintanya

Disisi lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Drs. Gede Sugiartha Widiada,M.Si mengatakan bahwa terkait realisasi pajak di Kabupaten Buleleng ada pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di tahun 2020 yang berhenti pada Bulan maret dikarenakan pandemi Covid-19.

“Bulan maret tidak lagi ada pungutan PHR. Sejak pandemi melanda, sudah ada beberapa hotel yang tutup,” jelasnya

Bahkan pihaknya tak menampik sampai Bulan Agustus 2020, realisasi Penerimaan Pajak Daerah hanya mencapai Rp.66,466,121,459, masih ada sisa yang belum terealisasi sebanyak Rp. 144,783,608. Sehingga saat mulai diberlakukannya new normal, pihaknya akan melakukan penjajakan kepada konsumen untuk melakukan pungutan pajak.

“Dinas Pariwisata kan sudah memberikan beberapa serftifikasi kepada obyek wisata sehingga ada pemasukan terhadap hotel-hotel. Nah nanti kita bisa lakukan pungutan kembali,” tandasnya

Penulis : Nyoman Darma