BADUNG, balipuspanews.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata memimpin rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diadakan, pada Senin (15/11/2021). Ada pula agenda rapat kali ini membahas mengenai rancangan APBD Badung tahun 2022.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Ketua DPRD Made Sunarta, ketua-ketua komisi, dan anggota DPRD Badung lainnya. Dari pihak TAPD hadir ketuanya Wayan Adi Arnawa yang juga Sekda Badung, Plt. Kepala BPKAD Luh Putu Suryaniti, dan pimpinan OPD lainnya.
Putu Parwata mengatakan sementara RAPBD yang disepakati adalah angka yang sudah dimasukkan dalam KUA PPAS yaitu Rp 2,9 triliun. Namun dalam diskusi yang dilakukan di rapat, seluruh pihak masih belum menemukan kesepakatan antara TAPD dan Tim Anggaran di DPRD Badung.
“DPRD perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi. Menurut pandangan eksekutif, ada penurunan pendapatan 54 miliar rupiah. Itu akibat dana transfer yang berkurang. Di satu sisi ada transfer naik sekitar 25 miliar rupiah, di sisi lain ada pergeseran nomenklatur sehingga pendapatan lain-lain itu dikosongkan. Semua pendapatan lain-lain itu adalah 88 miliar rupiah,” terangnya.
Namun disampaikan Ketua DPRD Badung, oleh pemerintah hal tersebut dihilangkan. Karena nomenklaturnya sudah bergeser menjadi dana transfer dan dimasukkan ke dalam pendapatan daerah. Dengan demikian, pendapatan lain-lainnya dihilangkan sehingga menjadi minus 64 miliar rupiah.
“Kami memberikan keyakinan bahwa masih ada ruang pendapatan daerah yang memang perlu dioptimalkan. Misalnya ada bunga bank, ada pendapatan BPHTB yang perlu dioptimalkan. Memang dari pajak hotel kecil, tetapi restoran kemungkinannya akan besar naik,” jelas Parwata.
Ia mengatakan tren September, Oktober dan November ini memang naik. Namun angka yang diberikan gambaran oleh pemerintah masih pesimis.
“Sekarang, kami berikan atmosfer yang positif supaya ada keberanian untuk melakukan peningkatan pendapatan,” katanya.
Dia menilai, secara objektif, indikator untuk menaikkan pendapatan itu masih memungkinkan.
“Yang dulu BPHTB yang diestimasi 31 miliar rupiah, sekarang sudah menjadi 69 miliar rupiah per bulan. Itu kalau ditambahkan, 69 miliar rupiah kali waktu tersisa masih dua bulan, artinya masih ada peluang 138 miliar rupiah belum optimalisasi pendapatan daripada restoran,” tegasnya.
Pihaknya optimis dari estimasi di atas, ruang untuk menaikkan pendapatan Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar itu masih memungkinkan.
“Karena itu, kami akan tanyakan kembali dalam rapat berikutnya. Apa kebijakan strategis yang dilakukan oleh DPRD ini supaya melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kemudian apa strategi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya ya memfasilitas masyarakat.
Yang strategis yang mana, yang prioritas yang mana. Ini kita kaji bersama-sama karena tidak bisa sendiri-sendiri. Kesepakatan ini harus kita cari bersama. Kita akan melakukan diskusi dengan Bupati, berikutnya kami akan melakukan rapat kerja kembali untuk kita sepakati prioritas-prioritas yang utama yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa, kita akan lakukan pembahasan,” katanya.
Satu lagi kebutuhan lembaga ini akan dioptimalkan supaya sinergi antara pemerintah dan DPRD dapat kita optimalkan kinerjanya. Dengan begitu, kerja kepada masyarakat bahwa pemerintah dan DPRD mampu bekerja sepenuh hati untuk masyarakat ke depan.
Penulis : Ayu Diah
Editor : Oka Suryawan
