Khawatirkan Bali Alami Resesi, Wakil NasDem, PSI, dan Hanura di DPRD Bali Sebut Daya Beli Masyarakat Harus Digenjot

Grace Anastasi Surya Widjaja saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8/2020).
Grace Anastasi Surya Widjaja saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8/2020).

DENPASAR, balipuspanews.com – Hari ini, Senin (10/8/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 terkait pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda yang sebelumnya diajukan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Pada rapat tersebut, Fraksi Gabungan NasDem, PSI, dan Hanura DPRD Bali yang pada kesempatan tersebut diwakilkan Grace Anastasi Surya Widjaja selaku juru bicara.

Ia menyampaikan, hendaknya sektor ekonomi dan kesehatan menjadi hal utama dalam alokasi anggaran APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Terkait pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 juga disampaikan, alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) juga harus meningkat untuk mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi menjadi lebih baik.

“Hal yang tak boleh dilupakan lainnya adalah peningkatan jumlah Bansos. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harus sejalan dan mendapat dukungan di daerah, karena maksud dari bansos-bansos ini adalah mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi yang lebih baik,” papar Grace.

Fraksi Gabungan NasDem, PSI, dan Hanura juga meminta penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, yang pada sidang paripurna sebelumnya menyebutkan bahwa Bansos bagi anggota DPRD Provinsi Bali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 diambil dari APBD Induk Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Terminologi “Bansos” yang disebutkan Fraksi Gabungan NasDem, PSI, dan Hanura ini maksudnya adalah Hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali.

“Belum dijelaskan oleh Saudara Gubernur bagaimana mekanisme yang dirancang pada Tahun Anggaran 2021,” ujarnya.

Namun, terlepas dari hal tersebut, ia menambahkan bahwa pihaknya pada intinya mendukung adanya alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan pada APBD Perubahan Tahun 2020.

“Kami menyambut langkah ini, karena sebagaimana kita ketahui pada masa pandemi Covid-19, justru tidak ideal jika Bansos dipangkas. Karena peran Bansos ini sangat penting, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi,” ungkapnya.

Grace menambahkan, jika pada Triwulan III-2020 ini pertumbuhan ekonomi Bali masih minus, niscaya Bali secara resmi berada dalam situasi resesi. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan Bali yang saat ini mengalami kontraksi ekonomi lebih besar dibandingkan kontraksi nasional.

“Karena itu, daya beli masyarakat harus digenjot terutama pada bulan Juli, Agustus dan September 2020,” sebutnya.

Selain itu juga, Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura meminta gubernur untuk memastikan alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan pada APBD induk Tahun 2021.

“Besaran bansos bagi dewan untuk Tahun Anggaran 2021 juga harus dipastikan, mengingat dampak pandemi diperkirakan tidak akan tuntas tahun ini. Artinya, penyaluran bansos dari dewan kepada masyarakat juga masih akan besar untuk tahun mendatang,” imbuh Politikus PSI itu.

Penulis : Ni Kadek Rika Riyanti

Editor : Oka Suryawan