Saat Bupati Nyoman Suwirta menjenguk Pasien yang rawat inap pastikan mendapatkan layanan BPJS Kesehatan
sewa motor matic murah dibali

Semarapura,balipuspanews.com- Sistem rujukan berjenjang yang diterapkan BPJS membuat bupati Klungkung Nyoman Suwirta bersikap. Bupati yang terpilih dua periode itu langsung menyurati presiden Joko Widodo agar sistem baru yang diterapkan ditinjau ulang karena menyulitkan pasien dalam mendapatkan rujukan.

Surat bernomor 440/7039/UM tanggal 19 Oktober 2018g juga ditujukan kepada ketua komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan RI  dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Isi surat menyebutkan, sistem rujukan  saat ini menimbulkan sejumlah masalah dikalangan masyarakat bawah. Masyarakat utamanya pasien di Klungkung tidak bisa memilih fasilitas kesehatan  atau dokter yang sesuai dengan keinginan mereka.  Tentu saja  hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan kondisi psikologis pasien serta bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan setiap orang berhak secara mandiri untuk dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya maupun keluarganya.

Selain itu, pasien  peserta JKN  sesuai sistem akan dirujuk ke rumah sakit ke luar daerah apabila pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia pada Rumah Sakit kelas B atau kelas C di Kabupaten Klungkung walaupun pelayanan tersebut tersedia di RSUD Klungkung dengan kelas B.

Sistem ini bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang berbunyi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pemerataan dan peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan ke fasilitas kesehatan yang terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien bukannya malah dipimpong .

Kasus yang dikemukakan Bupati Suwirta yaitu  ada warga yang rumahnya dekat dengan RSUD Klungkung tetapi karena harus dibawa ke rumah sakit tipe C sampai harus ke Kabupaten Gianyar atau rumah sakit swasta.

“ Bisa bisa  kalau pasien sakit parah bisa meninggal duluan sebelum mendapatkan pengobatan,”  beber Nyoman Suwirta tegas.

Tak hanya itu Bupati menilai sistem rujukan berjenjang cenderung menyebabkan Rumah Sakit kelas D dan C tetap mempertahankan kelas namun memperluas jenis layanan spesialisasi karena Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang izin dan klasifikasi Rumah Sakit hanya mengatur kelas rumah sakit diperbolehkan mengatur pada batasan minimal tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis maupun  subspesialis.

“ Sehingga Rumah Sakit dapat menambah jumlah tenaga layanan spesialisasi dengan demikian akan ada rumah sakit kelas D dan C Klass A  Klass B atau A  ini dapat mempengaruhi jumlah kunjungan di kelas B atau A,” jelasnya.

Sejak tahun 2018 Pemkab Klungkung telah menggulirkan program universal health coverage(UHC) dimana Pemkab membantu premi  menanggung masyarakat sebagai peserta JKN –KIS .

“ Oleh sebab itu diinginkan pelayanan kesehatan dimaksimalkan dalam daerah sehingga pendapatan kapitasi tetap pula bergulir di daerah  dan kami sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu tetapi ada sistem rujukan seperti hal ini jelas sangat merugikan,” pungkasnya . ( roni)

 

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here