Klungkung Perpanjang PPKM Skala Mikro, Warga Terjangkit Positif Menjadi Tanggung Jawab Satgas Desa/Kelurahan

Sekretaris Satgas Kabupaten Klungkung, Putu widiada S,Sos.
Sekretaris Satgas Kabupaten Klungkung, Putu widiada S,Sos.

SEMARAPURA, balipuspanews.com – Pemerintah Kabupaten Klungkung telah memperpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai tanggal 23 Februari 2021 hingga 8 maret 2021.

Hal ini menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2021 tentang perpanjangan lemberlakuan pembatasan jegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Sekretaris Satgas Gotong Royong Covid-19 Putu Widiada, S, Sos ketika dikonfirmasi, Senin (22/2/2021) menyatakan, bahwa Klungkung menjadi salah satu Kabupaten yang harus melakukan perpanjangan PPKM berskala mikro, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2021.

Sehingga dalam PPKM Mikro ini harus tetap mengefektifkan satgas desa kelurahan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di tiap desa kelurahan.

“Kabupaten Klungkung diperpanjang. Kita segera menekankan untuk mengefektifkan posko yang ada di masing-masing Desa maupun Kelurahan,” ujar pria energik ini tegas.

Menurutnya, tidak ada perbedaan penerapan PPKM yang akan diperpanjang 14 hari tersebut.

Lebih jauh pihaknya menuturkan sesuai data yang ada pada 22 Februari 2021, Kabupaten Klungkung tidak ada zona merah maupun zona orange.

“Jika ada kasus positif maka itu menjadi tanggung jawab Satgas Desa untuk melakukan karantina,” jelas Widiada.

Widiada mengatakan jika ada pasien Covid-19 di masing-masing Desa maupun kelurahan itu menjadi tanggung jawab Satgas Desa/Kelurahan untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.

Terkait dengan tanggungjawab terhadap kebutuhan selama karantina dilaksanakan termasuk sembako itu menjadi tanggung jawab Satgas.

Sementara itu Pemkab Klungkung siap membantu satgas jika tidak mampu memberikan bantuan.

“Kalau bantuan sembako, pemerintah Desa sudah ada anggaran, pemerintah sudah ada anggaran,¬† tentu akan bersinergi. Kalau pemerintah Desa sudah memberikan bantuan kebutuhan dasar tentu pemerintah daerah tidak memberikan lagi,” bebernya lebih detil.

Dari pemantauan di lapangan menurut Putu Widiada disebutkan seluruh Desa/Kelurahan di Klungkung sudah membuat posko penanganan Covid-19, jadi semua sudah ada Satgas.

Pihaknya mengakui masih ada kendala yang dihadapi satgas di lapangan, terutama terkait penindakan pelanggaran di lapangan.

“Tim Satgas belum sepenuhnya berani menindak para pelanggar dan masih ada keraguan melakukan penindakan yang disaratkan,” ungkapnya.

Penulis/Editor : Roni/Budi