Kamis, Juni 20, 2024
BerandaBulelengKMHDI Bali Harap UU Provinsi Bali Benar-benar Kuatkan Posisi Desa Adat dan...

KMHDI Bali Harap UU Provinsi Bali Benar-benar Kuatkan Posisi Desa Adat dan Subak

BULELENG, balipuspanews.com– Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali yang mulai dirumuskan sejak 2019, akhirnya disahkan menjadi Undang Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Undang-Undang Provinsi Bali akan memberikan kepastian hukum pada tradisi, adat, dan budaya Bali. Di mana desa adat dan subak secara resmi akan menjadi subjek hukum, yang tentunya akan bisa memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat.

Ketua PD KMHDI Bali, Putu Esa Purwita berterima kasih sekaligus mengapresiasi kinerja DPR RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali atas seluruh upaya hingga sah menjadi UU Provinsi Bali yang tentunya juga berkat doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat Bali.

“Akhirnya sinergitas DPR RI dan Pemprov Bali membuahkan hasil, tentunya hasil ini juga berkat doa dari seluruh komponen masyarakat bali yang telah mendukung disahkannya UU Provinsi Bali pada 4 April 2023 di Senayan,” ujar Ketua PD KMHDI Bali, Putu Esa Purwita saat ditemui di Singaraja, Sabtu (8/4/2023).

BACA :  Serati di Sempidi Dikenalkan Manajemen dan Pemasaran Digital

Dengan disahkannya UU Provinsi Bali harapannya dapat menguatkan posisi Desa Adat, terutama untuk menguatkan adat, tradisi, dan budaya di tengah gempuran globalisasi.

“Tidak kalah pentingnya subak sebagai sumber pangan masyarakat bali yang sekaligus akar dari budaya bali harus bisa terbebas dari alih fungsi lahan yang sudah tidak terkendali,” pungkasnya.

Seperti diketahui DPR-RI secara resmi mengesahkan Undang-undang Provinsi Bali pada Selasa (4/4/2023) lalu. Pengesahan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang berbarengan juga dengan pengesahan 7 RUU lainnya yakni :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah.
5. Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Jawa Timur.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah.

Penulis: Nyoman Darma
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular