JAKARTA, balipuspanews.com – Poros koalisi menjelang Pemilu 2024 kian semarak. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Gerindra-PKB dikabarkan melirik partai lain, untuk memperbesar kekuatan mereka. Koalisi Besar, kepentingan juga besar.
“Dengan bentukan koalisi ini kita lihat juga, jangan cuma untuk meningkatkan porsi tawar-menawar, mendapatkan calon yang elektabilitasnya tinggi, namun bagaimana bisa membentuk sistem jangka panjang, demokrasi,” tegas Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, Jumat (19/8/2022).
Pemilu 2024 merupakan pemilu ke 5 setelah 1999 di era reformasi.
“Harapannya, demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik, yaitu membawa Indonesia ke demokrasi yang lebih matang, yang ditandai dengan adanya kerjasama dari para elit partai politik,” jelas Cecep.
Untuk itu dia berharap koalisi membawa manfaat bagi bangsa.
“Kalaupun membangun koalisi dengan membangun politik demokrasi, bukan hanya untuk jangka pendek untuk mengusung dan memuluskan calon mereka saja,” tambah Cecep.
Setidaknya saat ini sudah ada dua poros menjelang Pemilu 2024. Yaitu KIB dikabarkan tengah mendekati Partai Demokrat, sementara Gerindra-PKB dengan PDIP.
“Jika kita bicara koalisi yang terbangun di Indonesia, pengalaman dari beberapa Pemilu, biasanya bukan koalisi permanen. Selalu berubah-ubah,” kata Cecep.
Ia menjelaskan koalisi di Pusat dan Daerah biasanya berbeda, Dengan bermunculannya berbagai koalisi, diharapkan proses demokrasi di Indonesia semakin sehat dan dinamis.
Oleh karena itu, siapapun tokoh yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 harus mampu membuktikan kepada rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan bahwa Capres bersangkutan layak dipilih.
“Tunjukkan ke bawah performa mereka, sekarang yang masih ada di birokrasi, DPR, terus bekerja untuk rakyat, maka ketika Pilpres, masyarakat akan bisa memilih secara rasional. Yang dilihat adalah rekam jejak Capres dan Cawapresnya,” lanjut Cecep.
Cecep menambahkan dengan berkoalisi, parpol bisa memajukan calon mereka sendiri, maupun melihat-lihat calon dari partai satu koalisi, dan kemudian mengincar satu yang memiliki elektabilitas tertinggi.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sendiri, berulangkali mengatakan bahwa KIB bersifat inklusif, terbuka kepada siapa saja.
“Kita ingin politik yang dikedepankan merupakan politik yang menyatukan, inklusif dan didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Airlangga beberapa waktu lalu.
Namun sembari membangun koalisi, Airlangga mengingatkan para elit, terlebih yang berambisi untuk maju sebagai Capres dan Cawapres untuk mulai membuat visi misi, dan bekerja nyata dengan posisi atau jabatan mereka sekarang.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
