Sabtu, Juli 20, 2024
BerandaBadungKomisi III DPRD Kabupaten Badung Adakan Rakor Bahas Kendala Teknis Hibah Pariwisata

Komisi III DPRD Kabupaten Badung Adakan Rakor Bahas Kendala Teknis Hibah Pariwisata

BADUNG, balipuspanews.com – Komisi III DPRD Badung adakan Rakor dengan sejumlah OPD dan PHRI. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Putu Alit Yandinata, pada Selasa (3/11/2020).

Komisi III DPRD Kabupaten Badung berharap agar dinas terkait mampu mengatasi kendala-kendala teknis terkait hibah pariwisata yang dikucurkan pemerintah pusat. Dengan demikian, hibah tersebut dapat 100 persen terserap sehingga mampu membangkitkan industri pariwisata dan mampu menggeliatkan perekonomian Badung.

“Kami berharap hibah pariwisata ini bisa terserap 100 persen sehingga mampu menstimulus industri pariwisata dan ekonomi Badung,” ungkap, Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata.

Selain Ketua Komisi III, rapat koordinasi tersebut juga turut dihadiri Wayan Sandra, Nyoman Satria, Nyoman Graha Wicaksana, Made Yudana dan sejumlah anggota Komisi III lainnya. Hadir juga Plt. Kadis Pariwisata Cok. Raka Darmawan, Ketua PHRI GN Rai Suryawijaya, utusan Bapenda serta BPM PTSP Badung.

“Jangan sampai hanya karena persoalan teknis, hibah ini tidak bisa diperoleh sepenuhnya. Ini kami lihat karena data di Perizinan, Bapenda dan Dinas Pariwisata masih belum sinkron,” tegasnya.

Sejumlah kasus dipertegas oleh Nyoman Graha Wicaksana. Menurutnya, data di Dinas Pariwisata, Bapenda, dan PHRI belum sinkron. Dia mencontohkan, ada hotel yang tidak masuk list penerima hibah, padahal syaratnya sudah lengkap.

BACA :  Sopir Truk Dikenakan Tilang Gegara Truknya Mogok di Tanjakan Goa Gong

Kasus lain yang diajukan politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut, ada sebuah hotel TDUP-nya dibilang sudah mati di Dinas Pariwisata, namun setelah dicek di Perizinan justru masih hidup.

“Bahkan TDUP tersebut berlaku seumur hidup,” tegasnya.

Menurutnya, hal-hal teknis lainnya yang menyulitkan pengusaha memperoleh hibah di antaranya soal nama. Di Bapenda tertulis Bakung Segara, padahal yang sebenarnya Bakung Beach. Hal lain yang mengganjal terkait surat keterangan buka, padahal sebelumnya ada surat keterangan tutup. Karena itu, dinas terkait tak berani mengeluarka surat keterangan buka.

Satu lagi, kata Graha Wicaksana, ada sebuah hotel terancam tak memperoleh hibah karena satu kuitansi pembayaran pajak bulan Februari tak ditemukan, padahal setelah dicek ke BPD hotel tersebut sudah bayar. Tetapi BPD tak bisa mengeluarkan kuitansi karena sudah lewat 3 bulan.

“Kendala-kendala seperti ini agar bisa diatasi sehingga hibah ini tidak hilang,” ujarnya.

Untuk itu, Graha Wicaksana meminta Bapenda mengeluarkan surat keterangan masal siapa saja yang sudah membayar pajak. Antar-OPD pun dia minta bisa saling bantu sehingga proses pemulihan bisa dipercepat dengan stimulus ini.

BACA :  Hindari Warga Meninggal Terdaftar Sebagai Pemilih, KPU Tugaskan PPK dan PPS Kawal Pembuatan Akta Kematian

Satu lagi, kata Graha, akomodasi pariwisata dari penanaman modal asing (PMA) tak perlu lagi ada syarat-syarat dari daerah. Cukup surat dari BKPM bisa digunakan untuk memperoleh stimulus tersebut.

Plt. Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan menyatakan, soal siapa yang berhak memperoleh dana hibah pariwisata tersebut tetap berpedoman pada juknis yang ada. Menurutnya, sesuai data base 2019, ada 5.000 hotel di Badung, ini harus diverifikasi dalam 2 minggu.

Karena mepetnya waktu, katanya, ada ketidaksinkronan yang menyebabkan margin error.

“Margin error inilah bisa dimanfaatkan untuk mengusulkan hotel-hotel yang belum masuk list sepanjang didukung oleh bukti layak,” tegasnya.

Hingga saat ini, ujarnya, yang terverifikasi untuk diajukan sebagai penerima hibah mencapai 671 hotel dan 200 restoran. Jumlah ini sudah bertambah karena surat keterangan buka bisa ditoleransi. Yang belum bisa diputuskan adalah TDUP yang masih berlaku karena ada yang mati, ada juga yang sudah diperpanjang tetapi belum keluar. Untuk ini, Cok. Darmawa menyatakan akan membahasnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekraf.

BACA :  Terima SP3, Istri Mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan Apresiasi Polri

“Besok kami ke Jakarta bertemu Menteri Pariwisata. Salah satunya ini akan kami bahas,” katanya.

Ketua PHRI GN Suryawijaya menyatakan sepakat agar pengusaha diberi kelonggaran waktu untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan.

“Jika terlalu saklek, sedikit yang bisa mendapatkannya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badung memperoleh alokasi dana hibah pariwisata mencapai Rp. 948 miliar lebih. Dana ini dialokasikan 70 persen atau Rp. 663 miliar untuk pengusaha pariwisata yakni hotel dan restoran, sisanya 30 persen atau Rp. 285 miliar untuk pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Badung.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi pengusaha pariwisata untuk bisa memperoleh dana ini yakni nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor rekening, NPWP, surat izin usaha pariwisata/tanda daftar usaha pariwisata yang masih berlaku, surat pernyataan masih beroperasi oleh pemilik, serta bukti pembayaran PHPR tahun 2019.

Penulis : Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular