Komite III DPD RI Uji Sahih UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja

Wagub Cok Ace (tengah) bersama Rombongan Komite III DPD RI saat membuka FGD
Wagub Cok Ace (tengah) bersama Rombongan Komite III DPD RI saat membuka FGD

DENPASAR, balipuspanews.com – Sebelum melakukan perubahan atas undang-undang yang sudah berlaku lama dan perlu diperbaharui, Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Grouf Discusion (FGD) soal uji sahih Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Rombongan dipimpin langsung Ketua Komite III DPD RI Prof. Dr. Hj. Silviana Murni, SH, M.Si, beserta rombongan melaksanakan FGD di ruang rapat kantor Bappeda Provinsi Bali yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Senin (27/6/2022).

Ketua Komite III DPD RI Prof.Dr.Hj. Sylviana Murni, SH.M.Si menyampaikan sejumlah hal krusial dalam perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000. Salah satu pembahasan dalam perubahan adalah belum terakomodirnya pekerja berplatform digital dalam wadah Serikat Pekerja.

“Melalui kegiatan FGD ini, Komite III DPD RI ingin menyerap berbagai masukan terkait dengan RUU ini,” terangnya.

Mengawali sambutannya, Wagub Cok Ace menyampaikan terima kasih karena Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan FGD Uji Sahih RUU ini.

Ia berharap, keindahan alam, kedamaian dan nuansa religius kehidupan sosial masyarakat Bali dapat memberikan kekuatan dan inspirasi yang positif sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan terbaik yang mengakomodir kepentingan pengusaha, pekerja dan organisasi pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Lebih jauh ia menerangkan, serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu sarana hubungan industrial, organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan.

Serikat pekerja/serikat buruh bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Mengacu ketentuan UU, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh harus ikut bertanggung jawab membangun hubungan industrial yang aman dan efektif di perusahaan, serta menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan.

Sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masih dalam sambutannya, Wagub Cok Ace menyampaikan bahwa mengacu data yang dihimpun OPD yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tahun 2019, di Bali terdapat 147 Serikat Pekerja.

Hasil verifikasi per Juni 2022, Serikat Pekerja di empat wilayah yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Buleleng, Tabanan berjumlah 52 dengan anggota sebanyak 3.577 orang. Selain itu, terdapat pula satu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Wagub mengingatkan tantangan Serikat Pekerja ke depan akan semakin kompleks dalam menghadapi dinamika pembangunan ketenagakerjaan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di era industri 4.0.

“Tanggung jawab juga menjadi lebih besar, bukan saja terhadap anggota akan tetapi juga kepada kelangsungan dan keberhasilan perusahaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan sama Wakil Ketua Apindo Bali Asih Sudiasih, mengungkapkan, sudah saatnya terjadi perubahan karena usia unudang-undang ini sudah berusia 20 tahun.

Melihat geliat ekonomi saat ini sudah terjadi perkembangan pandangan, perlu adanya pengaturan berserikat pekerja informal dengan harapan ada edukasi yang selama ini belum tersentuh sama sekali.

Jadi, kepentingan perubahan memberi peluang membentuk serikat dan edukasi pentingnya untuk produktivitas.

Dikatakan, investasi perlu dilakukan kepada pekerja yang menghasilkan uang. Tergantung pada produktivitas, bimbingan hubungan kerja yang baik sangat diperlukan. Disamping, pengetahuan hak dan kewajiban secara berimbang. Jangan hanya tau hak tidak tau kewajiban.

“Salah satu kewajiban serikat mengetahui isi perjanjian kerja bersama,” sambungnya.

Sekarang ini dalam fase ekonomi digital 5.0 ini yang belum terlintas, padahal nantinya akan mempengaruhi dunia pekerja. Adaptasi kompetibel sesuai perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan jaman.

“Dari kami hanya beberapa yang perlu ditanggapi pada huruf H, perubahan diperlukan yang sifatnya publik yang ada syarat tertentu,” pungkasnya.

Di sisi lain, Senator Dapil Bali AA Gde Agung menilai jalannya FGD sangat antusias dari peserta. Semoga dapat bermanfaat dan mampu mengadop beberapa poin-poin penting dari stakeholder terkait yang ada di Bali.

Mantan Bupati Badung dua periode ini menambahkan, khusus PMI (Pekerja Migran Indonesia), masalah PMI Turki merupakan awal munculnya masalah pekerja ini.

Karena setelah di kroscek, di Turki kemudahan sangat longgar bagi PMI diberikan kebebasan visa, sehingga dimanfaatkan oknum terentu untuk mendapatkan visa holiday.

Namun ada satu yang istimewa dari kejadian PMI di Turki. Karena ada satu orang PMI dari Bali mendapat ijin tinggal yaitu atas nama I Komang Gede Krisna, dia dibantu oleh perusahaan legal untuk mendapatkan ijin tinggal di sana.

Selain itu, kata Gde Agung, Bali sendiri mendapat apresiasi dari luar, karena bisa mengeluarkan sertifikasi bagi pekerja, ke depan program ini dapat dijadikan role model bagi daerah lain.

“Kami harap pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat masing-masing baik kepada Pemkab atau Pemprov agar masyarakat tahu informasi penting sebelum bekerja sebagi PMI ke luar negeri,” harapnya.

Penulis: Budiarta

Editor: Oka Suryawan

Redaksi | Pasang Iklan | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik | Privacy Policy | Copyright | About Us
Member of
Exit mobile version