I Wayan Sutena
I Wayan Sutena

DENPASAR, balipuspanews.com – Dewan Bali merumuskan standar hidup sejahtera 5 W dalam budaya Bali yang berlandaskan ajaran Hindu telah tertuang salam raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan Provinsi Bali.

“Dalam budaya Bali yang berlandaskan ajaran Hindu dirumuskan dalam lima standar hidup sejahtera 5 W pertama  Wareg yang diartikan dapat memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan kebutuhan, kedua Waras yakni mampu memenuhi kebutuhan kesehatan fisik maupun non fisik, Wastra yaitu mampu memenuhi kebutuhan dalam bidang sandang, Wisma adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang sehat dan wajar,  sedangkan Wasita mampu memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dan seni budaya,” kata I Wayan Sutena, salah satu anggota DPRD Bali saat membacakan tanggapan terhadap jawaban kepala daerah tentang raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Bali di Gedung DPRD Bali, Rabu ( 10/7/2019)

Lebih jauh, kata Sutena konsep 5 W itu merupakan materi muatan kearifan lokal, terutama konsep “Tri Hita Karana’ yang terakomodir dalam Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2-14 tentang Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan muatan muatan yang diatur dalam raperda.

Selanjutnya mengenai konsideran menimbang pada dasarnya kami sependapat agar memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis akan dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam pembahasan tahap berikutnya.

Menurutnya perda ini nantinya juga menjadi wujud implementasi terhadap nIIaI-nilai kearifan Iokal Bali tentang kebutuhan manusia dalam konsep Hindu Bali‘ pemenuhan kebutuhan Biologis (Pangan,Sandang, Papan).

Sosiologis (Pendidikan dan Kebudayaan) dan Filosofis (agama) tersebut dalam konsep Budaya Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana.

“Kami sepakat dengan Gubernur bahwa sesuai amanat UndangUndang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar. Pembagian Pemerintah Urusan bidang tenaga kerja meliputi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Penempatan tenaga kerja. Hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan,” katanya.

Dalam hal pengaturan materi muatan sesuai urusan tersebut, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kreteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten melalui pelatihan kerja.

” Kami sependapat dan telah diakomodir dalam batang tubuh Raperda yaitu Dalam BAB pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi yang didalamnya diatur tentang peserta pelatihan dan lembaga pelatihan Kerja,” katanya.

Untuk itu, perusahaan wajlb mengutamakan tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja dan perusahaan berperan aktif dalam upaya pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.

“Pada dasarnya kami sependapal dan telah diakomodir dalam batang tubuh Raperda yaitu dalam BAB tentang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan penempatan tenaga kerja lokal dan warga sekitar,” jelasnya.

Sedangkan berkenaan dengan perusahaan dapat memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan perpanjangan kerja waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang apabila jabatan lersebut mampu ditangani oleh tenaga kerja lokal, pada dasarnya pihaknya sependapat dan telah diakomodir dalam batang tubuh raperda yaitu dalam BAB Penggunaan TKA dengan memperhatikan Pemberiaan Pekerjaan TKA dan pemberhentian TKA

Disamping itu, pihaknya sepakat untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan melalui peningkatan dan perluasan sarana hubungan industri pada seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Bali dengan harus mengikuti pengawasan dan perlindungan yang lebih intensif terhadap hak-hak dasar pekerja yang berkaitan dengan hubungan kerja. pengupahan, jaminan sosial dan aspek-aspek kesejahteraan pekerja untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan

“Pada prinsipnya kami sependapat bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” jelasnya.(art/bpn/tim)