BADUNG, balipuspanews.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Jumat (6/2/2026).
Aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) ini dilaksanakan serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran.
Kegiatan tersebut diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi wajah pariwisata nasional.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai. Satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pembatasan waktu kerja, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat.
“Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” tegas Koster saat diwawancarai di Pantai Kedonganan.
Menurut Koster, penanganan sampah di kawasan pantai selama ini dinilai belum optimal karena petugas tidak selalu berada di lokasi. Padahal, sampah kiriman dapat datang sewaktu-waktu mengikuti arus laut dan kondisi cuaca. Karena itu, ia menekankan perlunya sistem penjagaan rutin dan respons cepat agar pantai-pantai di Bali tetap bersih.
Koster juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih disiplin serta konsisten dalam pengelolaan sampah. Kebersihan lingkungan, ujarnya, merupakan fondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat.
Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan unsur kementerian dan lembaga, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, akademisi dari Universitas Udayana, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menyatakan Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat sampah. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan serta menjadi tanggung jawab bersama.
Hanif juga menyoroti posisi strategis Bali sebagai etalase nasional.
Menurutnya, apabila kebersihan Bali tidak terjaga, citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah.
Terkait penegakan hukum, Hanif menyebut pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara. Ia menegaskan kewenangan utama pengelolaan sampah berada di pemerintah kabupaten/kota, sementara gubernur berperan sebagai pengawas teknis.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menyampaikan penanganan sampah di destinasi wisata akan diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Widiyanti mengapresiasi partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam aksi bersih pantai tersebut.
“Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bali merupakan etalase utama pariwisata Indonesia di mata dunia.
“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan komitmen jangka panjang untuk menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan layak sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
