Sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Penyediaan Jasa Perbaikan (Bengkel) Mobil Yang Diasuransikan' yang dilangsungkan di Hotel Anvaya, Kuta
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Badung, balipuspanews.com -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI menyoroti tentang kasus monopoli dalam lingkup persaingan usaha.

“Monopoli itu tidak salah, tapi yang salah adalah praktik monopoli itu sendiri. Termasuk kaitan dengan monopoli bengkel. Maka ada aturan tegas dan sanksi Rp 1-25 miliar jika ada yang coba melanggar aturan persaingan usaha,” kata Gopprera Panggabean dari KPPU RI pada acara ‘Sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Penyediaan Jasa Perbaikan (Bengkel) Mobil Yang Diasuransikan’ yang dilangsungkan di Hotel Anvaya, Kuta, Jumat (13/4).

Perbuatan monopoli ini sudah dijelaskan dalam pasal 118 ayat 1 huruf b) Perpres No. 54 tahun 2010 menyebutkan, bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

“Sebenarnya jika ada isu, ada pelanggaran, maka dicari alat bukti dan selanjutnya didalami. Tapi kita lebih mengupayakan untuk pencegahan dan perubahan perilaku agar praktik monopoli tak terjadi,” ujar Gopprera.

Sementara, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Denpasar, Rito Laksono menyatakan bahwa pihaknya memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar jika ditemukan asuransi yang melanggar agar didiskusikan dan dimediasi lebih dulu.

“Sesekali kami juga dapat komplain dari pihak bengkel, agar menjadi rujukan bagi asuransi. Kami imbau agar bengkel juga meningkatkan kualitas agar bisa menjalin kerja sama dengan kami,” ujar Rito pada acara sosialisasi ini.

Kegiatan sosialisasi ini diadakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI wilayah Jatim, Bali dan Nusra, dengan menghadirkan narasumber  dari KPPU RI, OJK RI, dan DPR RI.

Sementara peserta   yang menghadiri sosialisasi ialah perusahaan asuransi umum, dealer mobil, bengkel mobil, Disperindag, dan lembaga perlindungan konsumen.
(Vivi)

Tinggalkan Komentar...