Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, Balipuspanews.com – Wakil rakyat Kabupaten Buleleng melakukan konsultasi ke Kementerian (Kemenpan RB) mengusulkan agar pemerintah pusat menyetujui formasi CPNS untuk guru dan tenaga kesehatan.

Kordinasi ini dipimpin Wakil Ketua Dewan Ketut Wirsana didampingi Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna, beserta sejumlah anggota.

Rombongan diterima oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik, Haris Samson bersama Kabid Perencanaan dan SDM, Widariati Hestiarsi.

Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa mengatakan, akibat moratorium CPNS beberapa tahun terakhir telah menimbulkan dampak serius terhadap situasi kepegawaian di Buleleng.

Menurut Mangku Mertayasa sampai sekarang daerahnya masih memerlukan tambahan guru hingga ratusan orang.

Menyiasati masalah tersebut, pemerintah daerah sudah mengangkat lebih dari seribu orang guru kontrak. Hanya saja, upaya ini belum memberikan hasil maksimal dan faktanya krisis guru masih terjadi di Bali Utara.

Permasalahan serupa juga terjadi dengan tenaga kesehatan di Buleleng.

“Situasi ini sudah ditangani lewat kebijakan pengangkatan tenaga kontrak oleh pemkab. Namun, pengangkatan guru kontrak dan tenaga kontrak kesehatan membebani APBD. Tingginya beban untuk menggaji tenaga kontrak itu, pemkab mengeluarkan moraturium untuk menghentikan menambah tenaga kotrak baru,” ungkap Mangku Mertayasa.

Melihat kondisi itu, Dewan Buleleng berupaya mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan terbaik agar situasi krisis pegawai di daerahnya dapat diatasi.

Kebijakan yang diharapkan itu tidak lain agar pemerintah pusat menyetujui dilaksanakannya perekrutan formasi CPNS pelamar umum

“Kami sudah meminta agar usulan menambah guru atau tenaga kesehatan lewat CPNS bisa disetujui. Kalau tidak diberikan menambah pegawai PNS baru, krisis pegawai di daerah kita tidak akan tertangani, tutupnya.

Advertisement

Tinggalkan Komentar...