Rabu, April 17, 2024
BerandaNasionalJakartaKUA akan Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Ini Masukan dari PHDI

KUA akan Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama, Ini Masukan dari PHDI

JAKARTA, balipuspanews.com – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyambut baik rencana Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi semua pemeluk agama.

Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan Kemenag agar rencana tersebut berjalan optimal.

Ketua Bidang Hukum dan HAM PHDI Pusat, Yanto Jaya mengatakan sejak dulu PHDI sebenarnya sudah menyampaikan keinginan tersebut.

“Dari dulu sebenarnya kita menginginkan pencatatan itu dipermudah dan satu pintu. Itu sudah dari dulu disampaikan. Cuma kalau tidak ada keinginan dari Pak Menteri Agama, ya susah. Tapi itukan sebenarnya ada dua menteri yang terlibat, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ucap Yanto Jaya saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan Menteri Agama untuk mewujudkan rencana itu.

“Kita sebenarnya setuju dengan konsep Pak Menteri Agama. Tapi Pak Menteri Agama juga harus tau, khusus untuk di luar Islam. Pertama, kita harus melakukan dua kali pencatatan,” ujarnya.

Artinya, terang dia, harus ada dua kali pencatatan yaitu secara agama dan secara negara.

“Nah, artinya undang-undang yang lain itu harus diubah dulu, disinkronkan. Baru nanti bisa satu pintu, nanti bisa keluar surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) sekaligus. Yaitu itu surat negara,” urainya.

BACA :  Ribuan Tokoh Kecamatan Kubu Dorong Suyasa “Tantang" Gede Dana dalam Pilkada Karangasem

Oleh karena itu, berkaitan dengan itu Kemenag harus melakukan revisi dan harmonisasi terlebih dulu terhadap undang-undang yang berkaitan dengan persoalan ini.

Ia mencontoh, mengenai Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Itu harus dilakukan perubahan. Artinya, kita tidak perlu lagi melakukan pada pencatatan sipil. Cukup dari KUA sebenarnya selesai,” imbuhnya.

Mengenai perbedaan pencatatan perkawinan antara Islam dan di luar Islam, Yanto Jaya menjelaskan pencatatan perkawinan Islam yang diseragamkan seperti itu karena umat Islam di Indonesia mayoritas.

“Artinya kalau itu (perkawinan di agama Islam) dicatat sebagai pencatatan sipil, bisa dibayangkan. Karena catatan sipil itu hanya ada di Ibukota Kabupaten, makanya dulu dibuat kebijakan oleh pemerintah khusus untuk pencatatan perkawinan bagi agama Islam dilakukan di kecamatan. Karena kalau di kecamatan, sejauh-jauhnya kecamatan masih bisa dijangkau,” terangnya.

Tetapi, bagi umat di luar agama Islam, karena jumlahnya sedikit, masih tetap mengacu pada undang-undang zaman kolonial Belanda.

“Kalau zaman Belanda, ada UU Perkawinan setelah itu, ada UU Admnistrasi Kependudukan. Harus dicatat di catatan sipil,” ujarnya.

BACA :  Miliki Mindset Digital Hingga Menjadi Kampus IT Terbaik se-Bali-Nusra, Universitas Primakara Siap Berkolaborasi dengan AMSI Bali

Hal lain menurutnya, pembahasan mengenai rencana ini harus dilakukan lintas Kementerian dan lembaga.

“Nggak bisa hanya menteri agama, karena pencatatan perkawinan itu dibawa ke mendagri. Jadi ini harus lintas kementerian, membuat suatu peraturan bersama. Nah itulah yang akan menjadi dasar. Sehingga ketika nanti keluar buku nikah atau apapun bentuknya, sudah menjadi sama antara yang beragama Islam dengan agama yang lain,” ucap Yanto Jaya.

Selanjutnya, ia menyarankan pentingnya pemerintah melakukan komunikasi intensif dengan DPR RI yang juga memiliki kewenangan membahas dan menyetujui undang-undang.

“Itu juga perlu nanti harus ada satu kemauan DPR sendiri ketika nanti membuat peraturannya. Harus ada kesepakatan dengan DPR. Jadi nggak gampang kalau mau disinkronkan,” ujar Yanto Jaya.

Hal yang tidak kalah penting, ia menekankan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Yaitu pentingnya pemerintah menempatkan seorang petugas yang memiliki fungsi dan peran sebagai penghubung atau menjembatani PHDI dengan Dukcapil.

“Itu yang kita butuhkan di seluruh Indonesia. Karena selama ini, kalau sudah diselesaikan di tingkat PHDI, kita mesti bawa lagi itu surat ke Dukcapil setempat untuk diproses. Terus ditanya-tanya lagi pengantinnya, baru bisa keluar surat. Jadi kita maunya dikeluarkan pencatatan secara agama dan secara negara sekaligus,” ujarnya.

BACA :  Jaring Tiga Perwakilan di Tingkat Provinsi, Pemkab Adakan Lomba Desa dan Kelurahan

Berkaitan dengan ini, Yanto Jaya mengungkapkan hanya di Bali yang memang tidak ada masalah karena di tiap banjar, desa adatnya sudah ada petugasnya yang melakukan jemput bola sehingga pencatatan perkawinan di Bali nggak ada persoalan. Tapi bagi umat Hindu di luar Bali terutama mereka yang di pelosok daerah menjadi persoalan.

Ia mencontoh, umat Hindu di Sumatera Selatan, atau mereka yang berada di wilayah transmigran, juga di pelosok-pelosok daerah. Untuk mencapai ibukota kabupaten membutuhkan waktu berjam-jam. Maka kendala jarak yang teramat jauh dan ketiadaan petugas akan sangat merepotkan bagi umat Hindu yang akan membuat pencatatan pernikahannya.

Karena lokasi mereka yang jauh dari ibukota kabupaten, juga menjadi masalah. Bahkan kadang-kadang sudah diurus, tiba-tiba ada persyaratan yang kurang.

“Jadi harus bolak-balik. Nah, kalau ada petugas parisadanya yang diangkat sebagai petugas honorer oleh pemerintah untuk mengurus pencatatan perkawinan, itu akan sangat menolong kami. Jadi petugas hinrer itu yang akan mengerjakan itu semua. Dan parisada akan senang sekali apabila dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular