Suasana rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Buleleng dengan SKPD di ruang rapat Komisi Gabungan.
sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Suasana rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah antara DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemkab  Buleleng nampak berbeda dari biasanya.

 

Nah, dalam rapat kali ini, ragam minuman dan makanan tersaji di meja ruangan Rapat Komisi Gabungan tanpa menggunakan bahan dari plastik sekali pakai (PSP).

 

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengungkapkan, pihaknya berupaya melakukan pengurangan pemakaian bahan PSP, khususnya di lingkup DPRD Buleleng. Hal tersebut diterapkan sebagai bentuk bahwa DPRD Buleleng mendukung Peraturan Gebenur Bali No. 97 tahun 2018 tentang pembatasan Timbulan Sampah Plastik sekali pakai dan juga Intruksi Bupati Buleleng Nomor 367/DLH/2019 tentang pengurangan pengunaan plastik sekali pakai pada tanggal 5 April 2019.

 

“Kita berusaha memberikan contoh sekaligus mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSP setiap acara resmi di kantor DPRD. Seperti sekarang ini, kita mulai berbenah. Biasanya rapat pakai mineral kemasan plastik, kita ganti pakai gelas, begitu juga bungkus snack makanan, pakai daun,” singkat Ketua Supriatna, Selasa (19/11).

 

Politisi PDI Perjuangan asal desa/kecamatan Tejakula itupun berharap, kedepannya mulai dari pemerintah daerah sampai masyarakat Buleleng bisa mengurangi penggunaan sampah PSP hingga terwujud Buleleng bebas sampah plastik.

 

Dalam rapat dengar pendapat Pembahasan Ranperda Perubahan dimpimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH yang dihadiri anggota Komisi I dan Komisi IV, dan hadir dari Esekutif Asisten Administrasi Setda Kabupaten Buleleng I Putu Karuna, SH, Kepala BKSDM Kabupaten Buleleng I Gede Wisnawa, SH, Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si, Kabag Hukum Setda Buleleng Bagus Gede Berata, SH, MH dan Kabag Organisasi Setda Buleleng Dra.I DW.A.A.Sri Ambarawati.

 

Dalam pembahasan, DPRD Buleleng dan esekutif sepakati dari 24 dinas menjadi 21 serta dibentuknya badan baru yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovansi Daerah. Selanjutnya hasil dari rapat ini akan dibawa dalam sidang paripurna.