Photo Ilustrasi
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Singaraja, balipuspanews.com — Rencana Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk merealisasikan bandar udara (Bandara) bertaraf international di Bali Utara berlokasi di darat sebagai infrastruktur penunjang pengembangan pariwisata di Pulau Dewata nampaknya bakal kembali terganjal.

Pasalnya, sebagian lahan sedianya dijadikan titik lokasi atau penlok itu, belakangan diketahui telah berubah atas nama pihak ketiga. Dimana, lahan milik desa adat Kubutambahan, seluas 370 hektare itu, bahkan sudah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT dan Adi Suari.

Nah, jika sebagian lahan dikuasai pihak ketiga, kondisi ini tentunya menambah daftar panjang masalah dari rencana pembangunan bandara di Bumi Panji Sakti.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea mengaku, sejatinya belum mengetahui terkait rencana pemerintah bakal membangun bandara darat bertaraf internasional berlokasi di Kubutambahan.

Kelian Desa Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea.

Pun begitu dengan informasi ijin penlok, konon bakal segera terbit dalam waktu dekat ini.

 

“Belum, kami belum menerima penyampaian resmi dari pemerintah rencana pembangunan bandara darat disini (wilayah Kubutambahan), apalagi penlok. Kalau yang dulu (rencana bandara) diatas laut itu, kami tau,” kata Jero Warkadea ditemui Minggu (16/9) sore.

Menurut Jero Warkadea, jika informasi tersebut benar adanya, pihaknya pun mengaku sedikit pesimis bandara di darat bisa terwujud, lantaran lahan seluas 370 hektare milik desa adat sudah dikelola pihak ketiga, PT dan  Adi Suari, dengan jangka waktu cukup panjang.

Tak hanya itu, lahan kering milik desa adat Kubutambahan membentang dari barat (Banjar Kubuanyar) hingga timur (Banjar Tukad Ampel) yang dikontrakkan sejak 1991 silam itu, kini sudah dilengkapi dengan sertifikat HGB.

“Jika ijin penlok bandara darat itu benar diatas lahan desa adat Kubutambahan seluas 370 hektare dikontrak Adi Suari itu, maka hal itu bukan urusan kami lagi. Dikontrakkan kepada Adi Suari selama 90 tahun, sejak tahun 1991 lalu. Ada kok buktinya, namun maaf kami tidak bisa tunjukkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster baru saja memastikan rencana pembangunan bandara udara (Bandara) di wilayah Bali Utara berlokasi didarat. Dimana sebelumnya, sempat mencuat polemik panjang soal lokasi pembangunan bandara darat atau di laut.

Rencana pembangunan bandara didarat nantinya sebagai infrastruktur penunjang pengembangan pariwisata di Pulau Dewata.

Tinggalkan Komentar...