Selasa, Juli 16, 2024
BerandaNasionalJakartaLantik Terduga Anggota KKB Papua, Ketua dan Anggota Bawaslu RI Jalani Sidang...

Lantik Terduga Anggota KKB Papua, Ketua dan Anggota Bawaslu RI Jalani Sidang Etik

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 134-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang Utama DKPP RI Jakarta, Jumat (12/1/2024) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Miren Kalabetme dan Pepinus Kiwak. Keduanya berasal dari Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah (FMPPT).

Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (Teradu I), Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda (Teradu II), dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Guripa Telenggen (Teradu III).

Sidang DKPP digelar menyusul pelantikan Guripa Telenggen sebagai Teradu III yang diduga terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Guripa dilantik Badan Pengawas Pemilihan sekaligus mengambil sumpah dan janji setia pada NKRI bersama 1.912 Anggota dari 514 Bawaslu Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2023-2028 di Jakarta pada Sabtu (19/8/2023).

“Menurut para Pengadu, Teradu I dan II telah melanggar KEPP karena telah memilih dan melantik Guripa sebagai Teradu III sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Provinsi periode 2023-2028. Menurut para Pengadu, Teradu III tidak pantas dilantik sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak karena diduga terindikasi bergabung dalam organisasi terlarang,” ujar Sekretaris DKPP David Yama dalam keterangan tertulisnya.

BACA :  Wawali Arya Wibawa Dorong APIP Percepatan Pembangunan yang Efektif dan Efisien

Selain itu, Teradu III juga disebut para Pengadu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, karena pada saat mendaftar belum berusia 30 tahun.

David mengungkapkan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari Pengadu, Teradu, ataupun Pihak Terkait dan Saksi-saksi yang dihadirkan.

Ia menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

David juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum atau wartawan yang ingin meliput. Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” tegas David.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular