BULELENG, balipuspanews.com – Masih banyaknya permasalahan terkait dengan kesejahteraan masyarakat serta data-datanya. Maka Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng meluncurkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 148 Desa/Kelurahan yang ada di Buleleng.
Peluncuran ini dipandang akan bisa sebagai upaya dalam mengoptimalkan validitas data terkait kesejahteraan sosial serta meminimalisir permasalahan sosial di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
Kepala Dinsos Kabupaten Buleleng Putu Kariaman Putra menyampaikan Puskesos memiliki peranan penting terhadap warga masyarakat baik yang berstatus rentan miskin, miskin, disabilitas maupun lansia. Intinya SLRT dan Puskesos ini membantu masyarakat dalam rangka pemutakhiran data yang valid berdasarkan instrumen yang sudah ditentukan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Sehingga betul-betul warga masyarakat yang sesuai ketentuan itu yang diajukan melalui SLRT kita lanjutkan ke Kemensos. Kemudian nanti keluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan instrumen,” jelasnya.
Untuk memastikan validasi datanya, diawali dari musyarawah Desa/Kelurahan kemudian disinkronkan dengan aplikasinya. Pada aplikasi tersebut terdapat operator yang cermat untuk melakukan pendataan secara teliti. Sebab nantinya jika ada salah input kenyataan terkait data tidak sesuai yang terdata di lapangan. SLRT dan Puskesos dilengkapi dengan struktur organisasi yang memadai. Mulai dari front office, operator, back office, dan fasilitator.
“Tugas kami adalah mendampingi para operator ini. Sehingga verifikasi dan validasi (verivali) sesuai dengan kenyataan untuk menghindari tercecernya warga dari sentuhan program,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mewakili Bupati Buleleng meresmikan SLRT dan Puskesos di Kantor Dinsos Kabupaten Buleleng, ditandai dengan pemotongan pita, Selasa (22/12/2020).
Ia mengatakan dengan adanya layanan SLRT dan Puskesos di Desa/Kelurahan ini nantinya diharapkan mampu meminimalisir masalah validitas data tentang kesejahteraan sosial. Jika valid, maka anggaran yang disiapkan untuk membiayai masalah sosial akan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa didiskriminasi.
“Tidak ada lagi yang merasa dikucilkan atau tidak diberikan keadilan. Ini menjadi solusi dalam hal menjawab persoalan sosial,” harapnya.
Hal ini juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Buleleng. Dengan waktu yang cukup singkat, bisa mewujudkan Puskesos di 148 desa. Di Indonesia tidak semua kabupaten bisa seperti itu. Adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial juga menjadi faktor utama.
“Koordinasi yang dilakukan antara Dinsos Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Pusat cukup baik. Sehingga layanan ini dapat diwujudkan dengan cepat. Mudah-mudahan bantuannya nanti datang lagi bersama dengan anggaran dari APBD,” tutupnya.
Penulis : Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
