Oknum Kepala Desa di wilayah Kabupaten Brebes digelandang ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
sewa motor matic murah dibali

BREBES, balipuspanews.com – Satu persatu oknum Kepala Desa di wilayah Kabupaten Brebes digelandang ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Brebes. Belasan oknum Kepala Desa ini, tersandung atas dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa.

Kasus korupsi yang melibatkan belasan oknum Kepala Desa di Brebes Jawa Tengah, cukup memprihatinkan. Pasalnya dalam sepekan Kepala Desa dan mantan Kades digelandang Unit Reskrim Polres Brebes.

Berdasarkan data dari pihak kepolisian, sejumlah belasan Kepala Desa sudah dilaporkan dan diadukan ke Polres Brebes terkait dugaan penyelewengan pengunaan, penelolaan dan pemanfaatan Dana Desa.

Dari laporan tersebut pihak kepolisian Polres Brebes terus menggali dan mengembangkan atas aduan yang pihaknya terima.

Satreskrim Polres Brebes Iptu Triyatno Kamis (4/7/2019) membenarkan, sampai sa’at ini tercatat belasan kepala desa diadukan atau dilaporkan terkait dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD). Belasan aduan itu dari masyarakat dalam kurun waktu Januari 2018 sampai Juni 2019.

Triyatno menjelaskan, laporan masyarakat bukan saja persoalan dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa, melainkan beberapa kasus seperti penyelewengan tanah bengkok, PTSL, dan iuran Pajaka Bumi dan Bangunan.

“Jumlah keseluruhan ada 20 kasus, kemarin sudah kami tahan Kades Sindangjaya dan mantan Kades Wanacala” ujarnya.

Menutunya, Unit Tipikor sekarang sedang memproses tiga kasus penyalahgunaan Dana Desa hingga pada tahap penyidikan. Diantaranya dua kepala desa yang ditahan mengaku meminjam Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Sebagai Kades seharusnya menjalankan tugas sebagaimana fungsinya, jangan menggampangkan persoalan penggunaan Dana Desa.

Ancaman bagi Kades yang menyalahgunakan Dana Desa, ancaman hukumannya sangat berat. Tercantum pada Undang – Undang tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan membayar denda Rp. 200 juta. Kemudian pada Pasal 3 menyebutkan ancaman minimal 1 tahun maksimal 20 tahun dan membayar denda Rp. 50 juta.

Menurut pendapat salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Ahmad Satodi (59). Sejak digelontorkannya Dana Desa tahun 2015 sampai 2019, diduga masih banyak Kades dalam menggunakan atau memanfatkan Dana Desa semaunya. Bukan persoalan tidak memahami aturan dan undang – undang penggunaan Dana Desa, melainkan adanya unsur kesengajaan untuk kepentingan pribadi.

“Saya berharap kepada pemerintah daerah melalui insfektorat seluruh desa yang mendapatkan Dana Desa di audit bukan sebatas melihat hasil yang mereka bangun. Akan tetapi pos anggaran pada RAPBdes sangat perlu dikaju ulang. Dalam hal ini masyatakat dan Babinkantibmas serta Babinsa harus bersama sama mengawasi” ujarnya.

“Kalau saya amati, untuk wilayah Kabupaten Brebes bukan belasan Kades melainkan puluhan Kades akan tersandung dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa, ini ditimbulkan kerena lemahnya pengawasan pemerintah (inspektorat) ” pungkasnya. (Sundiharto/Yd/Bpn).