Sabtu, Juni 22, 2024
BerandaNasionalJakartaLEN Merespon Dugaan Putusan Pengadilan yang Tidak Adil

LEN Merespon Dugaan Putusan Pengadilan yang Tidak Adil

JAKARTA, balipuspanews.com – Munculnya gagasan untuk mendirikan sebuah Lembaga Eksaminasi Nasional atau LEN merupakan sebuah keniscayaan dalam merespons adanya dugaan putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum.

Salah satu penggagas berdirinya Lembaga Eksaminasi Nasional (LEN) Laksanto Utomo mengatakan jika kondisi ini dibiarkan, dapat merusak sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Laksanto, banyak putusan para hakim belakangan ini tidak mencerminkan keadilan karena hakimnya sudah terpengaruh prakmatisme dan gaya hidup yang serba mewah sehingga menurunkan derajad idealisme dari seorang hakim.

Kualitas putusan hakim sebenarnya terletak pada penerapan hukum materiil dan hukum formil secara konsisten, selain itu pula memuat pertimbangan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substansial sebagai manifestasi kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang mulia (officium nobile),” kata Laksanto dalam keterangannya, Selasa (27/9/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan putusan para hakim itu kebanyakan bertolak belakang dengan itu. Dikatakannya, selama ini kegiatan eksaminasi publik dilakukan oleh kelompok masyarakat baik oleh perguruan tinggi maupun LSM yang concern terhadap putusan pengadilan, namun krena sifatnya belum dibakukan hasilnya dinilai kurang optimal.

BACA :  Peringati Idul Adha 1445H, Kesetjenan DPD RI Ajak Berbagi kepada Sesama

Dikatakan, SEMA No.1 Tahun 1967 sebagai satu-satunya dasar hukum eksaminasi. Keberadaan lembaga eksaminasi di Indonesia waktu itu, hanya mengatur secara sumir, tidak ada pengaturan tentang tujuan yang jelas untuk melakukan eksaminasi. Lembaga eksaminasi menurut SEMA No.1 Tahun 1967 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan hakim di lingkungannya, oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, dan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Tinggi.

Lembaga eksaminasi sebagaimana dimaksud pada SEMA No. 1 Tahun 1967 serta SEMA No. 2 Tahun 1974 dan SEMA No. 8 Tahun 1984 yang hanya memberi acuan eksaminasi internal di Mahkamah Agung tentu belum memadai dijadikan dasar hukum dalam melakukan eksaminasi putusan pengadilan. Sebab, eksaminasi putusan pengadilan yang hanya dilakukan secara internal oleh lembaga pengadilan sendiri, maka tidak mudah mengharapkan hasil yang efektif.

Oleh sebab itu, eksaminasi putusan pengadilan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga yang independen adalah solusi dalam melakukan kontrol terhadap kualitas putusan pengadilan.
Laksanto juga mengatakan, ide dasar berdirinya LEN itu diilhami gagasan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, mantan Hakim Agung MA, yang menyebutkan, perlunya LEN lahir.

BACA :  Maksimalkan Kepedulian Masyarakat untuk Cegah Kekerasan pada Anak

“Urgensi keberadaan lembaga eksaminasi ini, pada intinya bahwa keberadaan lembaga eksaminasi merupakan salah satu sarana untuk menunjang pembenahan Mahkamah Agung terutama untuk mengukur kredibilitas dan kualitas hakim dalam memutus suatu perkara.
Artinya, putusan hakim memang tidak bisa dipermasalahkan, tetapi hakimnya dapat dipersoalkan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil eksaminasi pun tidak bisa membatalkan putusan pengadilan, tapi untuk mengetahui krebilitas dan kualitas hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Lebih lanjut Laksanto mengutip Gayus Lumbuun, LEN dapat mendorong agar lembaga eksaminasi tersebut dapat menjadi lembaga negara, sehingga hasil temuan yang diperoleh dari eksaminasi putusan yang telah inkracht dapat mengikat pihak terkait. Hal ini penting karena Komisi Yudisial kewenangannya hanya terbatas pada perilaku hakim dan diluar konteks non yustisial.
Sistem kamar-kamar pada Mahkamah Agung juga tidak bisa mengawasi teknis yudisial. Oleh sebab itu keberadaan lembaga eksaminasi menjadi urgen untuk dibentuk dalam upaya mendorong kinerja dan kredibilitas hakim di semua tingkatan pengadilan dalam memutus suatu perkara, sehingga penegakan hukum dan keadilan dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan spirit kredo hukum “Fiat Justitia Pereat Mundus”. LEN itu beberapa tahun silam juga pernah disampakan ke Presiden Joko Widodo, namun ide itu tidak berlanjut lantaran tidak ada yang konsen mengawal gagasan yang baik itu.

BACA :  Keberadaan Asmasda Sangat Penting untuk Ketahui Persoalan Daerah

Gagasan ini akan segera diluncurkan bersama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia (APTHI) dan Lembaga Studi Hukum Indonesia, minggu depan di Jakarta Selatan, dengan melibatkan para Mantan Hakim Agung, Guru Besar, Tokoh Nasional, Akademisi Hukum Senior).
Menjawab pertanyaan ia mengatakan, tujuan di diran LEN antara lain, secara umum tujuan eksaminasi adalah melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan. Pengawasan ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam hakim memutus suatu perkara yang diadilinya. Oleh sebab itu, untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam putusan hakim diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif melalui eksaminasi. Eksaminasi ini merupakan sarana untuk mendorong perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas putusan hakim.

Laksanto menambahkan, adanya darurat peradaban hukum, dimulai Lembaga Kejaksaan perkara Pinangki, lanjut Kepolisian yang baru saja Kadiv Propam , dan Lembaga Peradilan MA dengan ditangkapnya Hakim Agung.

“APPTHI dan LSHI melanjutkan pendirian Lembaga Eksaminasi Nasional untuk eksamiminasi beberapa putusan MA,” tambah Laks.

Beberapa waktu lalu APPTHI telah berhasil  melakukan dua eksaminasi. Eksaminasi Perkara Sujiono Timan sudah di bukukan. dan satu perkara Barnabas Suaebu bukunya segera terbit.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular