Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia
Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

Jakarta, balipuspanews.com – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia mempunyai sikap mengutuk segala bentuk dan upaya pelemahan demokrasi sebagai sistem politik yang dilakukan oleh rezim hari ini baik oleh eksekutif atau legislatif.

“Di tahun inilah sistem yang seharusnya terbuka terhadap aksi langsung yang dilakukan rakyat, dalam proses intervensinya terhadap pengelolaan negara seakan – akan diperlemah sedikit demi sedikit oleh rezim yang berkuasa pada hari ini,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia, Muhamad Agil Zulfikar dalam pernyataan sikapnya.

Ia mengatakan himpunan mahasiswa ilmu politik Indonesia mencatat ada beberapa upaya yang dilakukan rezim hari ini untuk melemahkan sistem demokrasi.

Diantaranya, wacana masuknya aparat negara ke ranah non-hankam yang kemudian oleh pemerintah wacana tersebut ditarik kembali, selanjutnya terdapat Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD 3) Pasal 122 Huruf (k), dan substansi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Maka dari itu himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia mempunyai sikap mengutuk segala bentuk dan upaya pelemahan demokrasi sebagai sistem politik yang dilakukan oleh rezim hari ini baik oleh eksekutif atau legislatif.

Kemudian menuntut Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu Undang-Undang MD3.
Selanjurnya menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Republi Indonesia untuk melakukan penghapusan terhadap pasal-pasal problematis dalam RKUHP

Serta menghimbau kepada seluruh Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Se-Indonesia untuk mewadahi aktivitas penolakan terhadap pelemahan demokrasi

“Menyatakan secara tegas bahwa kami tidak rindu dengan sistem orde baru, demikian pernyataan sikap dari kami, meskipun pembangunan sistem demokrasi hari ini hanya terhenti pada aspek procedural dan belum bisa menghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Indonesia, akan tetapi, kami meyakini bahwa sistem tersebut tidak lebih buruk dari sistem kekuasaan yang terpusat. Semoga kebaikan tetap menyertai Indonesia,” jelasnya.

Ia mengatakan tahun 2018 merupakan tahun yang cukup menarik dan seksi dikarenakan menjadi salah satu tahun “politik”, dimana pada tahun ini Rakyat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan kehidupan rakyat di beberapa daerah melalui momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak di beberapa daerah.

“Kesempatan rakyat untuk mengevaluasi langsung pemimpinnya tidak terlepas dari hasil konsesus bangsa ini pada tahun 1998, yang menyepakati pembangunan sistem demokrasi sebagai sistem di dalam negara ini,” jelasnya.

Tinggalkan Komentar...