politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemarahan Jokowi Berujung Reshuffle Kabinet?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2020)
politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemarahan Jokowi Berujung Reshuffle Kabinet?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2020)

JAKARTA, balipuspanews.com – Isu reshuffle kabinet makin kencang berhembus sejalan dengan kemarahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya saat memimpin rapat kebinet.

Salah satu persoalan yang menyulut kemarahan Presiden Jokowi adalah terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program tersebut.

Namun hingga pertengahan Juni 2020, realisasi anggaran tersebut belum optimal. Padahal, Indonesia sedang menghadapi situasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini merasa senang mendengar Presiden Jokowi marah-marah dengan para pembantunya yang tidak bekerja maksimal.

Karena menurut dia, isi marahnya Jokowi itu sudah kerap suarakan fraksinya sejak beberapa bulan yang lalu.

“Jadi kami merasa terwakili oleh pak Jokowi,” kata Jazuli.

Penegasan disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemarahan Jokowi Berujung Reshuffle Kabinet?” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Oleh karena itu, Jazuli berharap kemarahan itu tidak hanya sekedar marah-marah, kemudian tidak ada tindak lanjut, tetapi bisa jadi orang menyimpulkan hanya gimmick jangan-jangan.

“Saya nggak berani mengatakan itu. tapi kalau ada implementasinya saya yakin, orang yang mengisukan gimmick pun akan terbantahkan dengan sendirinya,” sebut dia.

Menurut Jazuli, marah Jokowi itu bisa menjadi entry-point bakal ada reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. PKS sebagai partai oposisi, kata dia, tahu diri tidak ikut-ikutan tentang mengintervensi reshuffle ini.

“Maka begitu ada reshuffle, saya secara pribadi dan institusi Fraksi PKS tidak elok ikut-ikutan. Umpamanya PKS harus sendirian, ya enggak apa-apa, emang kita udah niat dari awal,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengakui jika semua negara apalagi Indonesia belum mempunyai pengalaman menangani pandemi covid19.

Karena itu, Presiden Jokowi selalu menegaskan agar para menterinya kerja luar biasa atau extraordenary, dan apakah para menteri itu sudah menjalan visi misi Presiden dalam penganan covid-19, maka beliau yang bisa menilai.

Menghadapai krisis itu selalu menghadapi dua hal penting; yaitu pertumbuhan ekonomi turun, dan produk domestic bruto (PDB) akibat kegiatan ekonomi terhenti.

“UMKM, warung-warung yang bisanya didatangi masyarakat untuk membeli barangnya saat covid-19 ini tidak lagi, karena warga tak boleh keluar rumah, lockdown, PSBB, fysicaldastencing, dan new normal. Sehingga pendapatan negara (pajak) pun berkurang,” tegas Misbakhun.

Lebih lanjut kata Misbakhun, utang negara terus bertambah hingga 7 persen untuk membantu masyarakat melalui bantuan sosial, kesehatan, transfer daerah, program keluarga harapan (PKH) dan semuanya berjalan untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, para menteri harus memahami bahasa tubuh dan bahasa kalbu Presiden RI.

Lalu apa relevansinya dengan reshuffle kabinet? “Itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Bahwa tim ekonomi itu dituntut kerja keras untuk menghadapi pandemi dan pasca pandemi covid-19 ini. Dan, ketika Presiden sudah menerbitkan Perppu pandemi, maka kewenangan itu sepenuhnya ada di Menkeu Sri Mulyani. Bukan lembaga atau kementerian lain. Pak Jokowi memang tak langsung mereshuffle, tapi cukup marah dan itulah kearifan Presiden,” ucap Misbakhun.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai wajar Presiden marah, karena kinerja para menterinya tidak memuaskan dalam menangani covid-19 ini, malah penyebaran kini masih tinggi.

“Jadi, kinerja menteri-menterinya itu tidak sesuai harapan. Misalnya disebut anggaran Kemenkes RI Rp75 triliun, tapi kata Menkes Terawan Agus Rp69 triliun, dan yang disetujui Rp25,7 triliun. jumlah itu masih divisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) –nya sehingga yang cair baru Rp355 miliar,” katanya.

Namun, ia juga berpendapat reshuffle itu prerogatif presiden. PAN tidak berurusan dengan reshuffle, karena sedang fokus konsolidasi partai setelah Kongres PAN di Kendari, akan menggelar Muswil dan Musda PAN di seluruh Indonesia untuk menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Jadi, reshuffle kewenangan presiden,” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan

Facebook Comments