Masih Rendah, Perhatian Pemerintah terhadap Nasib Prajurit Penjaga Perbatasan

Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perbatasan RI bercengkerama dengan keluarga sebelum diberangkatkan menuju daerah perbatasan
Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perbatasan RI bercengkerama dengan keluarga sebelum diberangkatkan menuju daerah perbatasan

JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota Komisi I (membidangi pertahanan dan luar negeri) DPR RI, Sukamta mengungkapkan dibanding dengan talangan utang triliunan rupiah kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang akhirnya tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola, alokasi dana untuk kesejahteraan sangat kecil.

“Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp 500 milliar,” ucap Sukamta di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Padahal, tugas yang diemban prajurit TNI penjaga perbatasan sangat besar sekali dalam menjaga kedaulatan negara.

“Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang,” ujarnya.

Sukamta yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih memperhatikan lagi soal alokasi anggaran APBN untuk prajurit TNI penjaga perbatasan.

Dari beberapa kunjungan kerjanya di daerah perbatasan, Sukamta mengungkapkan kondisi prajurit-prajurit TNI memprihatinkan sekali kesejahteraannya ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan