Jumat, Juni 14, 2024
BerandaBulelengMasyarakat Buleleng Bisa Dapatkan JKN PBI APBD, Begini Kriterianya

Masyarakat Buleleng Bisa Dapatkan JKN PBI APBD, Begini Kriterianya

BULELENG, balipuspanews.com– Peserta penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan basis data dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Bantuan yang tidak diberikan secara langsung kepada penerima (masyarakat) ini langsung dibayarkan pemerintah kepada pihak BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat yang belum memiliki JKN secara khusus melalui JKN PBI APBD agar wajib memenuhi kriteria yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Buleleng Nomor 800/2509/X/Dinsos.2022 tentang kepesertaan JKN KIS PBI APBD Kabupaten Buleleng.

“Pemberian layanan kepersertaan JKN PBI APBD kepada masyarakat hanya dilakukan melalui pemerintahan desa dan kelurahan. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua masyarakat bisa masuk dalam layanan JKN PBI APBD, sebab sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 sudah jelas dinyatakan yang bisa mendapatkan layanan JKN PBI APBD adalah warga fakir miskin dan warga tidak mampu,” jelas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra saat ditemui beberapa hari sebelumnya.

BACA :  GNRM Wujudkan Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas

Kariaman menekankan bahwa warga fakir miskin yang dimaksud adalah warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tidak bekerja, mengalami sakit kronis, disabilitas dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Disamping itu, juga tidak memiliki aset dan tidak memiliki pendapatan.

Kemudian warga tidak mampu yang dimaksud lanjut Kariaman disini merupakan warga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak memiliki aset ataupun yang berkaitan dengan pendapatan lainnya.

Sehingga warga yang masuk katagori tersebut selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh perbekel atau lurah untuk mengetahui tingkat kelayakannya agar bisa diajukan ke JKN PBI APBD.

Oleh karena itu, bagi warga fakir miskin dan warga tidak mampu belum masuk DTKS, pemerintah mendorong agar desa dan kelurahan mengadakan musyawarah, agar warga yang bersangkutan bisa diinput oleh operator desa melalui aplikasi yang terdaftar ke DTKS.

Karena jika sudah masuk DTKS dan memiliki nomor Id DTKS akan lebih mudah untuk diajukan ke JKN PBI APBD, dari DTKS itu Perbekel dan Lurah hanya tinggal membuat surat kelayakan, surat keterangan tidak mampu dan surat pertanggungjawaban mutlak agar bisa ditetapkan bahwa warga tersebut memang layak dan sudah memenuhi tingkat kelayakan untuk diajukan ke JKN PBI APBD dengan harapan untuk bisa mendapatkan program yang lainnya tidak hanya JKN PBI APBD saja.

BACA :  Pengusaha Marak Manfaatkan Air Bawah Tanah, Badung Gelar FGD Pengelolan Sumber Daya Air

Melainkan ada program yang sesuai komponennya, yakni program sosial PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ataupun program desa dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

“Jadi bagi warga masyarakat jika sudah memenuhi kriteria tersebut, pemerintah desa wajib memberikan pelayanan sekaligus memberikan pernyataan tingkat kelayakan. Selama ini pemikiran masyarakat selalu berpikirnya bantuan jaminan kesehatan saja, tetapi kami selalu mendorong tingkat kelayakan untuk mendapatkan program yang lebih bermanfaat. Contohnya bea siswa anak sekolah, sembako, uang bantuan subsidi upah (BSU), dan yang lainnya,” jelas Kariaman.

Penulis: Nyoman Darma
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular