Kamis, Juni 20, 2024
BerandaDenpasarMDA Batasi Kegiatan Unjuk Rasa di Desa Adat

MDA Batasi Kegiatan Unjuk Rasa di Desa Adat

DENPASAR, balipuspanews.com – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Bendesa Agung Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet melarang kegiatan unjuk rasa selama gering agung Covid-19 yang melibatkan peserta lebih dari 100 (seratus) orang di setiap wewidangan Desa Adat di Bali.

Larangan tersebut dikeluarkan mengingat pandemi/gering agung Covid-19 di Bali masih tinggi dengan tingkat kematian yang relatit banyak dan menimbulkan dampak yang luas terhadap ekonomi, sosial, adat, budaya, ketertiban, serta penyelamatan umat manusia.

Melihat perkembangan situasi di Bali, bahwa belakangan ini terdapat kecenderungan krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu di Bali menyampaikan aspirasi melalui kegiatan unjuk rasa di area publik wewidangan desa adat secara beramai-ramai dan berkerumun.

“Desa adat di Bali telah menetapkan dan memberlakukan pararem desa adat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Gering Agung Covid-19,” paparnya.

Dengan demikian, MDA Provinsi Bali menetapkan pembatasan kegiatan unjuk rasa di wewidangan Desa Adat di Bali selama gering agung Covid-19.

Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

BACA :  Tampil Perdana di PKB, Joged Bumbung Kota Denpasar Tampil Memukau

Selain itu, dikeluarkannya Surat Edaran bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor: 081/PHDI.BaIi/W2020 dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 007/SElMDA tentang Pembatasan Kegiatan Upacara Panca Yadnya dan Keramaian di Bali dalam situasi gering agung Covid-19.

Pangelingsir Sukahet mengingatkan kepada seluruh krama desa Adat, krama tamiu, dan tamiu yang ada di wewidangan desa adat di Bali hal-hal penting sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga semua permasalahan semestinya diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mekanisme hukum yang konstitusional.

Selaku krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu di wewidangan desa adat di Bali hendaknya selalu melaksanakan tuntunan agama, mengedepankan musyawarah dengan semangat manyama braya, gilik-saguluk paras-paro, salunglung sabayantaka, sarpana ya.

Pihaknya berharap prajuru Majelis Desa Adat di semua tingkatan beserta selalu melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan Keputusan ini secara seksama dengan penuh disiplin, tertib, dan bertanggung jawab.

Penulis/Editor : Budiarta/Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular