Mediasi Pengadaan Lahan Shortcut 7 – 10, Warga Datangi Kejaksaan Negeri Buleleng

Sejumlah warga yang menunjukkan bukti yang dipakai untuk mediasi
Sejumlah warga yang menunjukkan bukti yang dipakai untuk mediasi

BULELENG, balipuspanews.com – Sejumlah warga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng untuk melakukan mediasi terkait pengadaan lahan Shortcut 7 – 10.

Hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sebagai upaya mediasi dalam penyelesaian kendala pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, ruas jalan baru Batas Kota Singaraja Mengwitani Tahun Anggaran 2019. Kamis (25/6/2020).

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Bali, Andi Fahruddin menjelaskan bahwa acara yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Bali, Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng serta warga masyarakat yang menolak atau keberatan terhadap nilai ganti rugi pengadaan lahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar proses pembangunan Shortcut.

“Kami memberikan ruang mediasi untuk masyarakat sebagai bentuk jaminan negara bagi warga masyarakat dalam mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  SDN 3 Banjar Jawa Satu-satunya Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak di Bali

Andi juga menambahkan mediasi terhadap 32 warga masyarakat dari Desa Pegayaman, Desa Gitgit dan Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada sebab ada yang keberatan terhadap nilai ganti rugi yang diberikan.

Selain itu pihaknya berharap agar dapat mencegah provokasi pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga kepentingan warga dan negara bisa berjalan beriringan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kejaksaan sebagai pengacara negara terhadap penyelesaian persoalan perdata dalam proses pembangunan, sehingga kepentingan warga dan negara bisa berjalan beriringan tanpa ada provokasi dan semua untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan I Gede Ngurah Mahartha sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ruas Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani Tahun Anggaran 2019 yang juga dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng mengungkapkan nantinya dari kegiatan tersebut keberatan masyarakat bisa diselesaikan secara cepat melalui musyawarah tanpa harus melalui proses hukum konsinyasi di Pengadilan Negeri Singaraja.

Baca Juga :  Terdakwa Kasus Korupsi LPD Anturan Jalani Sidang Perdana

“Intinya hak warga masyarakat tidak hilang, melalui proses ini negara menjamin tidak ada hak warga negara yang terabaikan,” terangnya.

Mahartha juga menambahakan sesuai data tim BPN Buleleng pihak yang berhak tervalidasi sebanyak 259 bidang, yang berhak namun tidak hadir ada 7 bidang, menolak atau keberatan nilai ganti rugi ada 17 bidang, tidak melengkapi dokumen ada 21 bidang dan yang dijaminkan di Bank sebanyak 2 bidang.

“Kalau yang keberatan itu sekitar 85 bidang, dan kita berharap proses pengadaan tanah ini cepat selesai,” ujarnya.

Sementara itu salah satu warga yang berasal dari Desa Pegayaman yang merasa keberatan Muhamad Saprudin mengungkapkan pihaknya ikut melakukan mediasi ke kejaksaan agar bisa menyampaikan keberatan atas nilai ganti rugi lahan miliknya yang dinilai kurang memihak.

Baca Juga :  Tim Koordinasi Dibentuk Untuk Wujudkan UMKM Naik Kelas

Bahkan dirinya menerangkan jika ada beberapa data yang tidak sesuai dengan lahan miliknya sekaligus ada Pohon cengkeh milik warga yang harganya berbeda beda dari setiap warga sehingga hal tersebut memunculkan pertanyaan.

“Dari mediasi ini ya harapan kami sih biar keluhan kami bisa tersampaikan,  sehingga sama-sama menguntungkan,” pungkasnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Putu Artayasa