Mencari Kalkulasi Tepat, Parpol Mulai Tawar Menawar Koalisi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah jas kuning) selaku motor penggerak Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). (Foto: Partai Golkar)
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah jas kuning) selaku motor penggerak Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). (Foto: Partai Golkar)

JAKARTA, balipuspanews.com – Meski partai politik sudah membangun koalisi, namun keberadaannya masih sangat cair. Parpol masih terus melakukan kalkulasi karena belum dapat memastikan keuntungan yang diperoleh dari koalisi yang dibangun.

Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan mengevaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mukernas mendatang. Juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan sedang didekati Partai Golkar, meski di sisi lain masih terus mematangkan komunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

“Ya ini tawar menawar karena persoalan di sana. Kalau satu partai mangkat atau keluar, maka akan berat dengan yang lain. Sehingga tiap partai di sini punya posisi yang kuat. Setiap partai belum bisa menyatakan buru-buru untuk bergabung dengan partai A, B selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,” tegas Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Jumat (30/9/2022).

Ray menegaskan selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar-menawar akan berjalan terus, termasuk ancaman dan gertakan akan keluar dari koalisi.

Baca Juga :  Filosofi Padi Beras Nasi untuk Aparatur Pemerintah dan Guru di Buleleng

Diberitakan sebelumnya, keberadaan PPP di KIB dipertanyakan ketika partai berlambang Ka’bah itu memiliki Ketua Umum baru, Mardiono. Namun Mardiono sebelumnya mengatakan bahwa PPP masih akan berada di KIB. Namun Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani mengisyaratkan nasib PPP di KIB akan diputuskan dalam Mukernas.

“Koalisi, tidak ada yang pasti. Baru pasti kalau sudah ke KPU . Sekarang, mau pakai salam-salaman, hitam diatas putih, itu masih bisa cair, kalau partai-partai ini belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka,” jelas Ray.

Selain itu itu, kemungkinan PKS untuk berkoalisi dengan Partai Golkar maupun lainnya disebut Ray, tergantung Anies Baswedan.

“Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, Nasdem, Demokrat, siapa saja, PKS pasti akan ikut,” ungkap Ray.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Ahmad Fathul Bari mengungkapkan PKS memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Koalisi itu dimaksudkan untuk bisa mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki karakter nasionalis-religius dan berpeluang besar untuk menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga :  Akhir Desember, Tiga Kamera ETLE di Badung Selesai dan Siap Beroperasi

“Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan Nasdem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.

“Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS,” tegas Ahmad.

Tergantung Anies

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema. Menurutnya, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu didasarkan pada sejumlah hal. Utamanya adalah kemungkinan capres yang bakal diusung yakni Anies Baswedan.

“PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres,” terangnya.

Baca Juga :  Sekda Buleleng Tinjau Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2022

Menurut Umam, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.

“Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam,” tuturnya.

Kendati demikian, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN.

“Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi ‘parliamentary threshold’ di Pemilu 2019 lalu,” tegas Umam.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan