Menteri Bintang Hadiri Kampanye Peringatan 16 HAKTP di Pelataran Sarinah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga  saat kegiatan kampanye peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Pelataran Sarinah, Jakarta.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga  saat kegiatan kampanye peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Pelataran Sarinah, Jakarta.

JAKARTA, balipuspanews.com – Saat menghadiri kampanye peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Pelataran Sarinah, Jakarta pada Selasa sore (6/12/2022). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan kekerasan kepada perempuan merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan, termasuk yang tidak berani melapor.

Menurut Menteri Bintang, kekerasan terhadap kaum hawa bisa terjadi di lingkungan sekitar atau dalam keluarga dengan ikatan pernikahan.

Berdasarkan Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, kekerasan yang dialami perempuan berupa kekerasan fisik hingga kekerasan ekonomi. Dalam survei yang sama juga menyebutkan bahwa 26,1 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. “Sebanyak 8,7 persen atau 1 dari 11 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan selama satu tahun terakhir. Kendati angkanya menurun dibanding 2016, kekerasan tetap perlu ditindak. Oleh karena itu, saya meminta agar korban kekerasan maupun pihak lain yang melihat kekerasan untuk segera melapor,” kata Menteri Bintang Puspayoga.

Bintang mengatakan, kekerasan fisik/seksual yang dialami kaum perempuan selama setahun terakhir tidak terlepas dari meningkatnya kasus yang terungkap.

Lebih lanjut Menteri Bintang berharap, dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 atau UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), semakin banyak warga yang melapor terkait kekerasan yang dialami.

“UU TPKS adalah payung hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dari hulu ke hilir. Makanya kami Kemen PPPA lagi dalam proses untuk aturan pelaksanaannya, tapi karena UU TPKS sudah diundangkan 9 Mei, artinya UU ini sudah berlaku. Nah ini akan menjadi penting keberanian dari masyarakat untuk melapor,” tutup Menteri Bintang Puspayoga.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria.