Indonesia Darurat Kekerasan, Menteri Bintang Ajak Masyarakat Berani Melapor

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat acara Jalan Sehat dengan tema “Stop Perkawinan Anak, Stop Bullying dan Stop KDRT” di Kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (30/10/2022). (dok. Humas)
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat acara Jalan Sehat dengan tema “Stop Perkawinan Anak, Stop Bullying dan Stop KDRT” di Kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (30/10/2022). (dok. Humas)

JAKARTA, balipuspanews.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk praktik perkawinan anak, perundungan, dan KDRT.

“Kegiatan jalan sehat pagi hari ini merupakan salah satu langkah awal dalam menyosialisasikan dan mengampanyekan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi di Indonesia juga merupakan kelanjutan dari kegiatan kampanye yang sudah kita lakukan beberapa minggu lalu. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat luas dapat memahami isu-isu yang melingkupi berbagai jenis kekerasan dan mengetahui bagaimana cara pencegahannya dari hal-hal terkecil hingga proses pelaporan kekerasan yang dilihat ataupun dialami,” kata Menteri Bintang, saat acara Jalan Sehat dengan tema “Stop Perkawinan Anak, Stop Bullying dan Stop KDRT” di Kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Berkaca dari berbagai macam data dan survei yang ada, dapat dikatakan saat ini Indonesia berada pada kondisi darurat kekerasan. Dari hari ke hari muncul beragam laporan kekerasan di pelosok Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 mencatat terjadinya penurunan prevalensi kerasan terhadap perempuan dan anak menyatakan kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya masih dialami oleh sekitar 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun.

Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 juga mencatat adanya penurunan prevalensi dimana terlaporkan 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya.

Selain itu, perkawinan anak, KDRT, dan bullying pun masih banyak terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prevalensi perkawinan anak masih sangat tinggi, yaitu sebesar 9,23% pada 2021. Simfoni PPA pun melaporkan, sepanjang 2021, 73% perempuan korban kekerasan dan 48% anak korban kekerasan mengalami kekerasan di rumah tangga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendata sebanyak 226 kasus kekerasan fisik dan psikis, termasuk bullying pada 2022,” jelas Menteri PPPA.

Dalam kesempatan ini, Menteri Bintang menekankan pentingnya masyarakat untuk melaporkan berbagai macam kasus kekerasan yang dialami maupun yang dilihat. Laporan sekecil apapun itu dapat membantu korban, pemerintah, dan pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya kejadian berulang hingga menekan potensi-potensi kekerasan lainnya. Menteri PPPA pun menegaskan negara memiliki komitmen tinggi dan hadir di tengah masyarakat untuk melindungi dan menangani perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.

“Perlu kami sampaikan, KemenPPPA memiliki layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) yang dapat diakses dengan mudah melalui hotline 129 atau WhatsApp 08111-129-129. Siapapun dapat melaporkan berbagai macam kasus kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami ataupun yang dilihat,” tutur Menteri PPPA.

Menteri PPPA menyampaikan Layanan SAPA 129 hadir untuk memberikan 6 (enam) standar pelayanan kepada korban ataupun keluarga korban, diantaranya pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penjangkauan korban, pendampingan korban, mediasi, dan penempatan korban di rumah aman.

Penulis/editor : Ivan Iskandaria.