Menteri yang Mulai Kampanye Capres Disarankan Mundur

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) Fahri Hamzah. (Foto: balipuspanews.com)
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) Fahri Hamzah. (Foto: balipuspanews.com)

JAKARTA, balipuspanews.com – Tahapan Pemilu 2024, baik pemilihan umum legislatif (Pileg), pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak baru akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Saat ini sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyarankan para menteri dimaksud mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, Fahri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024.

Pilihan mundur diyakini sangat baik agar kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa fokus kerjanya untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.

“Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari ‘cuan’ dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga :  Update Gempa Cianjur: 3 Jenazah Ditemukan, Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 321 Orang

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.

“Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, ‘Bukan pejabat tinggi bias’) harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden.

Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada ‘Aji Mumpung’, melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,” sentil Fahri.

Baca Juga :  Petani di Desa Bengkala Diajak Menanam Jagung Sorghum

Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.

Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!

“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,” tegas dia.

Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya.

Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar ‘PENGPENG’ yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu ‘PENGUASAHA’.

Baca Juga :  Rekonstruksi Pembunuhan Anggota Baharkam Polri di Mapolresta Denpasar

Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.

“Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan.

Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!,” ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan