Merasa Dipingpong, Warga Ngeluh di Medsos

Sorang warga berinisial Wayan Ar,menyatakan anaknya sempat dipimpong petugas Kesehatan
Sorang warga berinisial Wayan Ar,menyatakan anaknya sempat dipimpong petugas Kesehatan

SEMARAPURA, balipuspanews.com -Seorang warga Klungkung  yang mengaku warga kurang mampu , yang bekerja sebagai kuli bangunan  bernama berinisial Wayan Ar memposting di medsos terkait keluhannya  saat anaknya dinyatakan tidak mendapatkan tanggungan BPJS KLungkung di Puskesmas 2 Kecamatan Dawan,KLungkung ,dengan alasan kartu yang dimilikinya sudah tidak aktif lagi dan tidak terdaftar lagi di BPJS Klungkung.

Menurutnya seperti yang diunggah dimedsos warga ini mengaku bingung dengan Kartu KIS nya sudah tidak berlaku lagi. Malah dirinya mengaku disuruh mengurus Kartunya kekantor BPJS Klungkung.

Setelah ke Kantor BPJS katanya masalahnya sama disebutkan untuk bisa aktif lagi langsung disuruh menghadap ke Dinas Sosial.

Disana dikatakan jika anaknya opname langsung bisa didaftarkan,jika tidak opname bulan depan baru Kartunya bisa keluar.

Dia menjadi bingung karena anaknya harus melakukan kontrol kesehatan besoknya ,namun dirinya mengaku sebagai masyarakat kecil akan mengikuti aturan asal memang aturannya seperti itu.

“ Kalau tidak bisa dipergunakan lagi Kartu KIS kami lalu apa yang harus kami lakukan agar keluarga kami mendapatkan pelayanan kesehatan ? Intinya kami nuruti seperti apa yang diharuskan Pemerintah agar keluarga kami dapat berobat karena harus kontrol kondisi kesehatannya,”keluhnya.

Menyikapi kondisi tersebut  Kadiskes Klungkung dr Adi Swapatni dihubungi menyatakan belum sempat membaca persoalan yang dialami warga  yang menyatakan diri bernama Wayan Ar tersebut.

Dirinya mengharapkan agar yang bersangkutan menghubungi Dinas Sosial KLungkung untuk bisa mengecek Kartu yang mereka miliki apakah sudah ada nomor NIK nya apa belum falid.

” Coba dia datang ke Dinas Sosial untuk cek lagi apakag NIK nya tidak falid karena ada pembersihan kepesertaan bagi warga yang NIK nya tanpa NIK.Apakah NIK nya atau KTP nya tidak ada karena dibersihkan karena tidak melakukan perekaman . Karena jika tidak punya NIK harus melakukan perekaman kembali,”ujar Dr Adi Swatani tegas.

Dilain pihak Kepala BPJS Cabang Klungkung Endang Simanjuntak ketika dihubungi menyatakan jika beliau adalah peserta PBI APBN yang dinonaktifkan oleh Kemensos. Kewenangan Kemensos yang menentukan peserta yang dijamin untuk PBI APBN. Yang pernah kita konfersikan  dulu pada  pertengahan tahun kemarin.

 “ Kalau warga terkait dimasukkan ke UHC, silakan saja! Tapi  kewenangan penambahan kepesertaan UHC juga ada di Pemda Klungkung  dalam hal ini Dinas Sosial  Kab. Klungkung.  Saran saya  sebaiknya  yang bersangkutan kordinasi ke Dinas Sosial  kembali. Kalau sudah masuk UHC, dipastikan  bisa mendapatkan  penjaminan sesuai dengan haknya sebagai peserta JKN,”Ujar Endang Simanjuntak menegaskan. (Roni/BPN/tim)p