sewa motor matic murah dibali

SINGARAJA, balipuspanews.com — Emosi Ketut Supandra (56) seketika memuncak saat menyampaikan keluhannya di ruang Komisi 3 DPRD Buleleng, Selasa (11/6) siang. Pria asal Desa Anturan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini merasa keberatan. Pasalnya, tagihan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang harus dibayar mengalami kenaikan drastis.

Supandra dihadapan para anggota dewan, berkali-kali menyebutkan, jika kenaikan PBB ini menggila. Bagaimana tidak, tahun-tahun sebelumnya, pria yang berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu Sekolah Dasar itu hanya membayar PBB sekitar Rp 150 ribu per tahun, untuk ukuran tanah seluas 5.6 meter per segi. Namun tahun ini, Supandra tiba-tiba dibuat terperangah saat mengetahui dirinya harus membayar PBB hingga sebesar Rp 896 ribu.

“Ini kenaikannya sangat gila. Sebenarnya sebagai warga Indonesia saya sangat taat membayar pajak. Namun dengan adanya kenaikan seperti ini saya sangat keberatan. Kenaikannya menggila. Apalagi kenaikan PBB ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” keluhnya.

Supandra dihadapan Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Ketut Susila Umbara, serta sejumlah Anggota Komisi III DPRD Buleleng pun menjelaskan, jika lokasi tanahnya sejatinya berada jauh dari pinggir jalan. Pun tidak produktif alias tidak dimanfaatkan sebagai perkebunan atau persawahan. Anehnya lagi imbuh Supandra, kenaikan PBB ini tidak merata. Beberapa tetangganya, hanya mengalami kenaikan sebesar 200 persen. Untuk itu, pria berkacamata ini berharap agar pajak yang dipungut tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), melainkan berdasarkan hasil.

“Ini tanah tegalan. Tidak produktif. Kalau ditanami ketela paling hanya menghasilkan Rp 100 ribu. Makanya tadi saya minta, pajak ini jangan pakai NJOP, tapi berdasarkan hasil. Kalau hasilnya kecil, pajaknya harus kecil dong. Tidak boleh seenaknya begitu, harusnya pemerintah mengkaji dulu baru memutuskan,” ucapnya.

Sementara, Perbekel Desa Anturan, I Made Budi Arsana yang hadir mendampingi warganya juga mengaku sangat keberatan dengan kenaikan PBB yang sangat signifikan.

Menurutnya, kenaikan ini sangat merugikan masyarakatnya. Terlebih kenaikan PBB ini juga tidak diinformasikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.