JAKARTA, balipuspanews.com – Kontribusi sektor perdagangan, baik kinerja ekspor barang dan jasa maupun konsumsi rumah tangga masih tetap akan mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peran infrastruktur perdagangan, diantaranya adalah metrologi legal, standardisasi, dan penilaian kesesuaian terkait pangan yang dapat mendorong terwujudnya stabilitas dan ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan relevan bagi kita semua, karena akses terhadap pangan yang sehat merupakan kepentingan kita semua. Pangan yang sehat tentunya harus memenuhi standar pangan, dan untuk mengetahui hal itu, diperlukan pengukuran yang akurat,” ucap Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam Seminar “Metrologi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” di Jakarta pada Selasa (23/5/2023).
Acara ini diselenggarakan oleh Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN berkolaborasi dengan Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dalam rangka memperingati Hari Metrologi Dunia.
Bila berbicara mengenai sistem pangan, ada 2 hal yang harus didukung oleh metrologi, yakni terkait keamanan pangan dan ketahanan pangan. “BSN mempunyai tugas memastikan kompetensi laboratorium-laboratorium yang menguji hasil pertanian, menguji pangan, dan lain sebagainya. Banyak parameter-parameter yang harus dipastikan validitasnya, utamanya melalui kalibrasi,” terang Kukuh.
Metrologi yang terkait dengan pangan bukan hanya untuk besaran fisika, namun juga terkait biologi, cemaran mikroba, dan juga kontaminasi bahan-bahan kimia. Ini kita pastikan dengan pengembangan laboratorium SNSU bidang biologi dan kimia untuk memastikan semua pengukuran, baik pengukuran berat, pengukuran suhu, pengukuran dimensi, pengukuran kandungan kadar suatu zat, itu semua bisa tertelusur secara internasional.
Pada kesempatan ini, Kukuh juga memaparkan hasil survey dari UNIDO tahun 2022 terkait dengan status pengelolaan infrastruktur mutu di 137 negara. Survey tersebut meliputi 36 indikator dari 5 elemen, yakni metrologi (9 indikator), standardisasi (7 indikator), penilaian kesesuaian (5 indikator), akreditasi (4 indikator), dan kebijakan (11 indikator).
Dari total 137 negara yang disurvey, infrastruktur mutu Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN, peringkat 6 di Asia Timur dan Pasifik, peringkat ke-10 di kelompok negara APEC, dan peringkat ke-34 di dunia.
Kukuh berharap, kerja sama antara BSN dan Kementerian Perdagangan dapat terus ditingkatkan, agar indikator-indikator yang dinilai di bidang metrologi dapat meraih hasil yang lebih baik.
Penulis/editor : Ivan Iskandaria.
