Ket: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali (kiri)
Ket: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali (kiri)

DENPASAR, balipuspanews.com-
Mulai 1Juli hingga bulan Desember 2020, kepesertaan JKN-KIS untuk kelas III iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (PB) akan mendapatkan potongan atau subsidi dari pemerintah pusat sebesar Rp 16.500 dari iuran yang harus dibayar sebesar Rp 42.000.

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Muhammad Ali saat menggelar sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
Bersama insan pers, Selasa (30/6), di kantor BPJS di kawasan Renon, Denpasar.

“Sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian
iuran, per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta segmen PBBU/BP kelas 1
sebesar Rp.150.000, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp.16.500 adalah subsidi dari Pemerintah,” jelas Ali.

Ali menegaskan, bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu
pada Perpres Nomor 75 tahun 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, Ali menambahkan, mulai 1 Januari 2020 dan seterusnya, iuran
peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp.150.000, kelas 2 sebesar Rp.100.000 dan kelas 3 sebesar Rp.42.000 terdiri dari Rp.35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp.7.000 adalah subsidi dari Pemerintah.

Terkait dengan iuran peserta Segmen PPU pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 masih mengacu pada Perpres Nomor 75 tahun 2019 yaitu 5 persen dari upah yang terdiri dari 4 persen ditanggung perusahaan dan 1 persen ditanggung pekerja dengan batas upah paling tinggi sebesar Rp.12.000.000 dan batas paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Untuk Kebijakan Iuran BPJS Perpres 64 Tahun 2020, data PBI terpusat menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial dan kementerian sosial, sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan parsial PBI daerah.

“Untuk jumlah iuran PBI APBN sebesar Rp.42.000 per orang perbulan dan dibayarkan
sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan untuk peserta PBI APBD iurannya mengikuti ketentuan
yang berlaku pada kelas 3 peserta PBPU,” imbuhnya.

Padahal, Mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar
Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Pihaknya menjelaskan bahwa Pemerintah sangat menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong Pemerintah
memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut serta mempertimbangkan untuk menjaga
kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan
Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Penulis/editor: Budiarta/Artasaya