Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Melaya di GOR Melaya.

NEGARA,balipuspanews.com- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Melaya digelar senin (24/2) di GOR Melaya.

Musrebang yang pertama dari 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana dan dibuka dibuka Bupati Jembrana  I Putu Artha itu mengusulkan 149 usulan.

Camat Melaya, Putu Gde Oka Santhika, menyampaikan dari total usulan prioritas yang diajukan untuk tahun 2021, menelan anggaran sebesar Rp.77.533.587.000. Rinciannya melalui APBN  7 usulan dengan nilai Rp. 8.025.000.00 .

Dari APBD Provinsi Bali sebanyak 14 usulan dengan nilai Rp.9.450.000.000 serta anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana sebanyak  128 usulan dengan anggaran Rp.20.058.587.00;

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, I Gede Sujana, mengatakan, semua desa yang ada di wilayah Melaya termasuk katagori desa swasembada.

Bahkan untuk realisasi anggaran APBDES sekecamatan Melaya  tahun 2019 , total penyerapannya mencapai 98,34 persen. Anggaran itu bersumber dari PAD, ADD, BHP dan PHR,DD, BKK Kabupaten dan  BKK Provinsi.

“ Penyerapan anggaran mencapai 100 persen bisa direalisasikan  untuk  anggaran BKK Provinsi, ujarnya.

Bupati I Putu Artha menegaskan pelaksanaan Musrenbang jangan dianggap sekedar formalitas semata. Musrenbang ini menurutnya, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan program tahun 2021 mendatang.

“Saya minta kepada perbekel dan semua peserta musrenbang, jangan ada anggapan kalau musrembang ini hanya formalitas semata. Musrenbang mempunyai peran yang sangat strategis untuk pembangunan mendatang,” tegasnya.

Artha mengingatkan semua peserta agar arena diskusi dalam Musrenbang  benar-benar dijadikan sebagai wahana untuk memikirkan prioritas usulan unggulan.

Nantinya usulan itu kata Artha, akan disampaikan kembali dalam pelaksanaan musrenbang ditingkat Kabupaten. Terkait dengan usulan, Artha juga menyampaikan  agar disesuaikan dengan batas kewenangan dan kemampuan keuangan.

“Saya contohkan, kewenangan desa ditangani dengan Dana Alokasi Desa(ADD), kelurahan diusulkan dalam rencana kerja kecamatan. Sedangkan untuk pembangunan yang lebih besar atau lintas desa maupun kelurahan dapat di usulkan melalui program pembangunan kabupaten, propinsi atau pusat, ”pungkasnya. (nm/bpn/tim)