sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com- Dewan Bali membahas soal draf Rancangan peraturan Desa Adat yang menjadi denyut nadi acuan desa adat di Bali dalam menjalankan tugasnya, paling penting dari 99 pasal tersebut klausul untuk “membemperi atau melindungi” desa adat agar tidak terjadi pungli, hal ini  mesti digodok dengan jelas sehingga ke depan desa adat tidak bermasalah dalam melakukan pungutan.

“Dari 99 pasal draf rancangan peraturan desa adat, lausul pasal untuk melindungi desa adat dari pungli penting untuk dibahas,” kata Ketua Komisi IV sekaligus ditunjuk sebagai koordinator Pembahasan Ranperda tentang desa adat saat Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda tentang Desa adat di Gedung DPRD Bali, Selasa (8/1).

Selain itu, dalam Perda desa adat ini juga dibahas soal rencana anggaran Desa Adat sejenis APBDesa, sehingga kepada pemasukan dan pengeluaran termasuk perencanaan serta pertanggungjawaban keuangan jelas keberadaanya.

“Disamping itu apa saja pemasukan keuangan dari desa pekraman juga dibahas dalam rancangan ini, yang pasti keluarnya Perda ini nanti harus lebih memperkuat keberadaan desa Pekraman,” ujar politisi asal Guwang, Sukawati itu.

Ketika disinggung soal perubahan nama LPD dengan Labda Pacingkreman Desa Adat, politisi asal Guwang Sukawati mengatakan tidak ada perubahan nama.

I Made Dauh Widjana, salah satu anggota DPRD Bali ketika dimintai keterangannya terkait masalah Raperda Desa Adat mengatakan terpenting peraturan itu tidak menyulitkan keberadaan desa pekraman tersebut.

Menurut politisi Golkar asal Tegallalang itu ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam ranperda desa adat itu diantaranya soal perubahan nama LPD, Bali Mewicara dan masalah kedudukan desa adat itu sendiri.

Khusus untuk perubahan nama LPD, kata Dauh nama LPD tidak bisa diganti karena namanya sudah masuk dalam UU Lembaga Keuangan Makro (LKM) yang dikecualikan.

“Kalau dirubah, mareka melakukan dalam menjalankan fungsinya LPD bisa berbenturan dengan UU LKM,” uajrnya.

Begitu juga halnya dengan kedudukan Desa Adat dinyatakan di wilayah Provinsi Bali, serta peran Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang begitu besar, hal ini perlu diwaspadai agar desa tidak kehilangan independsinya .

Hal yang sama juga soal klausul Bali Mewicara, apakah ini merupakan satu kesatuan yang nantinya menghilangkan desa mewicara yang sudah mentradisi dan menjadi keyakinan dari pada krama.

“Seperti misal dalam satu desa yang meninggal dianggap sirep atau tidur saat ada upacara agama, itu merupakan desa mewicara, makanya disini perlu diperdebatkan antara Bali Mewicara dengan Desa Mewicara, kami bukan setuju dan tidak setuju tapi harus jelas dimana keberadaan desa mewicara itu kalau ada bahasa Bali Mewicara,” ucapnya.

Menurutnya, Perda ini dibuat agar terjadi kesimbangan Parahayangan atau tempat yang disucikan , Palemahan atau asset dan Pawongan atau menyangkut soal eksistensi desa adat itu sendiri semisal mengatur krama tamiu atau pendatang. (art/bpn/tim)

TINGGALKAN PESAN

Please enter your comment!
Please enter your name here