Advertisement
download aplikasi Balipuspanews di google Playstore

DENPASAR, balipuspanews.com- Sesuai undang-undang (UU), Perpres, dan Peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang kurikulum pendidikan di perguruan tinggi berkonten kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perguruan tinggi swasta (PTS) Universitas Ngurah Rai menggelar Lokakarya yang bertemakan “Melalui Lokakarya Konten Mata Kuliah Berbasis KKNI Menuju Pada Visi dan Misi Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Ngurah Rai” jenjang S1 dan “Melalui Lokakarya Konten Berbasis KKNI Menuju Prodi Magister dan Magister Ilmu Hukum Menuju Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Yang Unggul”. Senin (11/3).

Dikatakan Direktur Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Dr. Ni Luh Lina Winarni., SH, MH, Perencanaan KKNI bertujuan untuk perencanaan, pengaturan pelakasanaan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL), harapkan lulusan berkualifikasi KKNI. Baik bahan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilain, sebagai pedoman Prodi dalam mencapai visi-misinya.

“Seperti visi dari magister Hukum yaitu, mampu menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas dan mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang nyata di masyarakat berdasarkan tri hita karana,” ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya berpandangan bahwa sejauh mana lulusan dikatakan berkualitas. Selain itu, tidak sekedar lulus berkualitas output dan outcomenya harus terserap di dunia kerja. Dan setelah terserap juga sejauh mana prestasi yang diperoleh di dunia kerja berupa kenaikan pangkat atau jabatan.

Selain perncanaaan dan evaluasi kurikulum KKNI, nanti juga berpengaruh terhadap kualita SDM lulusan nanti. “Pengaruhnya sangat jelas, KKNNI berpengaruh besar.

Disinggung Winarni, lokakarya ini juga sebagai bentuk kesiapan mengikuti aturan dari pemerintah baik Perpres maupun dari Kemendikbud serta sebagai kesiapan Magister Ilmu Administrasi akan melakukan akreditasi tahun 2020 mendatang. “Siap, ga boleh ga, karena merupakan sebuah aturan yang ada,” terangnya.

Dikatakan Winarni, output KKNI ini berhubungan dengan tiga unsur yaitu mahasiswa, alumni, dan pengguna jasa.

KKNI menyesuaikan, lanjut Winarni, dengan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya ada hukum Cyber dan hukum ketenagakerjaan.

Lokakarya kali ini dengan mendatangkan dua narasumber dari kampus Brawijaya dan Universitas Udayana. Dipilihnya Dr.
M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si dari Kampus Brawijaya dan AA Istri Ari Atu Dewi., SH, MH merupakan sebagai bentuk Alphiliasi dan penting harus bersosialisasi dengan perguruan tinggi lain. Sebagai bentuk perbandingan dan membicarakan secara bersama. Dan tidak kalah penting, tentu narasumber sendiri ahli dibidangnya.

“Seperti disampaiakan tadi, kita hidup sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, terlebih narasumber ini sebagai asesor BAN PT,” tandasnya.

Senada dikatakan Rektor Universitas Ngurah Rai, Dr. I Nyoman Sura Adi Tanaya., M.Si mengatakan, bahwa perguruan tinggi UNR harus memulai melakukan kurikulum berbasis KKNI yang merupakan aturan dari Kementerian Pendidikan. Meskipun tidak mudah melakukan kurikulum berbasis KKNI, ini merupakan suatu keharusan. “kita mau tidak mau, harus mulai melakukannnya dan kita harus sepakati bersama,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaaannya, baik administratif seperti apa dan mengambil posisi yang pas.

“Harus diperkirakan posisi yang diperkirakan, dengan menentukan perencanaan yang harus disiapkan. Secara maksimal melakukan yang diatur oleh aturan itu, sehingga dapat memenuhi syarat agar tidak menyalahi aturan yang berlaku” tegasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan diselenggatakannya lokakarya yang berbarengan antara program S1dan S2 bertujuan agar mata kuliah yang sudah diberikan di jenjang S1 agar tidak sama diberikan kembali di jenjang S2. “Selain itu, bahkan lebih detail penyampaiannya materi ketika diperoleh ketika S1 daripada S2,” terangnya.

Disinggung Tanaya bahwa, pihaknya sengaja mengundang para alumni dalam lokakarya yang digelar, agar ia mengetahui kesulitan atau keluhan yang dialami para alumni ketika memimpin perusahaan atau dalam dunia kerja. Apakah sesuai dengan ilmu yang didapat ketika kuliah dengan implementasi setelah selesai kuliah. Dengan mengetahui hal tersebut, dirinya berharap alumni
mampu memberi pengalaman kesulitan-kesulitan dalam memecahkan masalah administratif dan hukum yang dihadapi. Sehingga mampu meramu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Mempermudah menyelesaikan tugas-tugas dilapangan. Memperkuat kinerja, meningkatkan priduktivitas, serta mampu melahirkan kurikulum berbasis KKNI.

“Kita akan mencoba mengawinkan teori yang ada. Baik teori yang ada di Indonesia maupun teori dari luar. Sehingga mampu memberikan sumbangan kepada pemerintah baik berupa bidang administrasi pemerintahan titik beratnya ilmu administradi dan melaksanakan bidang hukum,” tandasnya.(bud/bpn/tim)

Advertisement
Loading...