Jumat, Februari 23, 2024
BerandaNasionalJakartaNikah Siri Tanpa Izin Isteri dan Sering Absen ke Kantor, 2 Penyelenggara...

Nikah Siri Tanpa Izin Isteri dan Sering Absen ke Kantor, 2 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan DKPP

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap terhadap dua penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Penyelenggara Pemilu pertama yang mendapatkan sanksi Pemberhentian Tetap adalah IB (Anggota KPU Kabupaten Toli-Toli) sebagai Teradu dalam perkara Nomor 20-PKE-DKPP/IV/2022.

“Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu IB selaku Anggota KPU Kabupaten Toli-Toli terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis, Prof. Muhammad.

Pada sidang sebelumnya yang dihadiri Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis mendengarkan pokok aduan perkara, yaitu Teradu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melakukan pernikahan siri tanpa izin dari isterinya.

Teradu terbukti melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sidang DKPP juga memutus ZM (Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato) yang merupakan Teradu dalam perkara Nomor 22-PKE-DKPP/IV/2022 dengan sanksi Pemberhentian Tetap.

BACA :  40 Keping Bunga Gong Berumur Puluhan Tahun di Pura Dalem Banyuasri Hilang

“Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu ZM selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Muhammad.

Perkara ini diadukan oleh Ketua dan empat Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, yaitu Jaharudin Umar, Rauf Ali, Rahmad Mohi, Idris Usuli, dan Ahmad Abdullah. Kelimanya mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, ZM.

Dalam pokok aduan, Teradu ZM terlibat dalam aktivitas bisnis serta sering absen di kantor dan lalai dalam menjalankan interaksi.

Majelis DKPP juga membacakan Ketetapan untuk perkara Nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena tidak memenuhi syarat sebagai perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Pengaduan Pengadu batal demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan putusan dan perkara Nomor 19-PKE-DKPP/IV/2022 tidak memenuhi syarat sebagai perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu,” tegas Muhammad.

Secara keseluruhan, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara pemilu dan merehabilitasi nama baik sebelas penyelenggara Pemilu karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BACA :  Pantau Dua TPS di Desa Pedawa, Pj Bupati Buleleng Dibonceng Warga

Sidang ini dipimpin oleh Prof. Muhammad sebagai Ketua Majelis. Didampingi oleh Prof. Muhammad, Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dan Dr. Ida Budhiati selaku Anggota Majelis.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

spot_img

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular