JAKARTA, balipuspanews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. Langkah ini diwujudkan melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju.”
Peluncuran buku tersebut merupakan hasil kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI). Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi para PMI dan keluarganya dalam mengelola keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyebut bahwa pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas dan mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica.
Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari PMI yang dapat menjadi pengungkit penguatan inklusi dan pemberdayaan keuangan nasional. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp251–263 triliun, setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Nilai tersebut dikirim oleh lebih dari 3,9 juta pekerja migran Indonesia, dengan rata-rata kiriman sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di tanah air.
“Arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah per tahun membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional. Seluruh pelaku industri—perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro—memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. PMI perlu dibekali kemampuan agar tahu cara mengirim uang ke rumah, serta mengelola keuangan dengan baik,” jelasnya.
Friderica menegaskan, peluncuran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas lembaga dalam peluncuran buku saku tersebut. Menurutnya, buku ini menjadi panduan penting bagi PMI agar lebih bijak menggunakan keuangan.
“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI, dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya menjaga data pribadi dan berhati-hati terhadap penipuan yang memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan dibagikan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Kegiatan seperti ini penting agar PMI memahami cara mengelola keuangan secara bijak,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta para narasumber dari pelaku usaha jasa keuangan dan PMI.
Melalui peluncuran buku ini, OJK, KP2MI, dan Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di seluruh daerah kantong pekerja migran, seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan sejak dini.
OJK menegaskan bahwa pemberdayaan PMI tidak hanya menyangkut aspek perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
