OKP di Buleleng Sampaikan Tujuh Penolakan pengesahan UU Cipta Kerja Tanpa Aksi Demo

Sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Buleleng saat melakukan Audiensi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng
Sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan di Buleleng saat melakukan Audiensi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan oleh DPR-RI dilakukan, kejadian penolakan terjadi hampir disetiap kota diseluruh Indonesia tanpa terkecuali di Buleleng. Namun aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Buleleng justru tidak seperti ditempat lainnya.

OKP di Buleleng memilih melakukan pertemuan tanpa aksi demo ke Gedung DPRD Buleleng dan menyampaikan tujuh poin aspirasi terkait dengan pernyataan sikap mereka menolak Undang-undang, Jumat (9/10/2020).

Pertemuan ini yang terdiri dari PC KMHDI di Buleleng, HMI Cabang Singaraja, PC IMM Buleleng, dan PC PMII Buleleng diterima langsung Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Tim Ahli DPRD Buleleng Wayan Rideng di ruang kerjanya.

Koordinator aksi Bayu Anga Saputra pada kesempatan itu mewakili seluruh OKP menyampaikan tujuh pernyataan sikap. Poin yang disampaikan yaitu menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah RI, sebab dianggap tidak melibatkan pertisipasi publik dan telah mencederai prinsip demokrasi.

Selain itu DPR-RI dinilai telah gagal menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat dan menyuarakan suara dan aspirasi rakyat, pengesahan RUU Cipta Kerja manjadi UU Cipta Kerja, pada (5/10/2020) telah mengganggu stabilitas nasional. Tak hanya itu mereka menyampaikan jika kegaduhan akibat pengesahan UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam usaha pemulihan nasional akibat COVID 19.

Kemudian ada satu poin yakni poin ke lima, yang disebutkan jika UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat dan bukan hanya berpotensi meresahkan dan harus digagalkan karena bertentangan dengan Panca Sila sila ke-5 pada pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Disisi lain, pihaknya bersama OKP lainnya juga mendorong dan menyatakan dukungan penuh bagi akademisi koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

Dan terakhir pada poin ke tujuh, mendorong dan mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Perpu dalam rangka membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Bahkan dinilai salah satu pasal dalam Undang-undang Cipta Kerja yang dirasakan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat adalah pasal 156.

Mereka bahkan mengakui setelah mengunduh pada situs resmi pemerintah, Pasal 156 tentang pesangon di UU Cipta Kerja, dalam ayat 1 disebutkan jika Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

“Kami menilai dalam rancangannya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada. Sehingga kami melakukan penolakan keras pengesahan, karena ini dirasa tidak ideal dan tidak etis ditetapkan di masa pandemi. DPR dan Pemerintah belum siap sebenarnya mengesahkan Undang-undang ini,” tegasnya.

Tak hanya itu sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan diatur di batas minimal untuk pembayaran pesangon. Maka siapapun pekerja atau buruh yang di PHK, diatur besaran konpensasi yang harus dbayar dengan batas minimal. Sedangkan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja menurut kajiannya bersama OKP lain justru sebaliknya yang dihitung batas maksimalkan.

“Kami mengira hal ini akan menjadi celah bagi para pemodal dan orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini akan memanfaatkan undang-undang ini kedepannya,” ungkapnya.

Sementara itu menyikapi apa yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing OKP Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH menyebutkan pihaknya sangat memberikan apresiasi kepada OKP di Kabupaten Buleleng, sebab semuanya melakukan cara yang benar-benar mencerminkan sebagai seorang intelektual untuk menyampaikan aspirasi secara damai, dan hanya diwakili beberapa orang saja. Bahkan dirinya dengan tegas selanjutnya akan menyampaikan apa saja aspirasi yang dipaparkan serta menindaklajuti ke instansi terkait.

“Kami di DPRD sebagai sebuah lembaga perakilan rakyat, aspirasi ini akan ditindaklanjuti kepada instansi atau lembaga yang terkait dengan persoalan ini, selain itu tindakan ini sangat kami dukung dan apresiasi cara penyampaian yang seperti ini,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan