JAKARTA, balipuspanews.com – Munculnya varian baru Covid-19 Omicron menyegarkan kembali ingatan publik ketika terjadi lonjakan kasus penularan virus corona karena munculnya varian Delta Covid-19 hingga membuat pemerintah kewalahan.
Lonjakan Covid-19 akibat varian Delta ketika berdampak pada penuhnya jumlah pasien Cocid-19 di rumah sakit, kelangkaan oksigen, harga obat jadi melambung tinggi, hingga membuat banyak tenaga kesehatan (nakes) mengalami kelelahan akibat beban kerja yang tinggi.
Agar tak terulang, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki) menekankan pentingnya penegakan hukum dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan aturan protokol kesehatan kepada semua pihak terutama kepada petugas di lapangan.
“Ternyata kebijakan di atas itu tidak berjalan ke lapangan, karena di lapangan itu teman-teman yang di bawah itu tidak konsisten atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya,” ucap dalam dialektika demokrasi dengam tema ‘Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini, kelebihan dari virus Omicron dibanding penularannya lebih cepat tetapi tingkat keparahannya lebih rendah dibanding varian Delta.
“Dampak dari Omicron ini, hampir sama seperti Delta atau mirip atau kurang atau lebih, dari segi kecepatan penularan sudah dipastikan bahwa dia lebih cepat tetapi dari segi dampak peneliti dari Afrika Selatan oleh dokter penemu Omicron ini menunjukkan bahwa di pasien kategori muda itu ternyata dampak terhadap pasien itu cenderung ringan, tidak seberat Delta,” terang Melki.
Meski daya rusaknya tidak sekuat varian Delta, namun Melki meminta semua pihak tetap waspada.
“Tapi apapun yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam kondisi ini adalah dengan mengantisipasi Omicron ini. Protokol kesehatan harus jauh lebih ketat,” tegas Melki.
Pembicara lainnya, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mendorong percepatan pemberitaan vaksin lanjutan, booster. Vaksin booster diberikan dengan syarat setelah vaksin Covid-19 pertama dan kedua.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan inipun meminta vaksin booster yang rencananya akan dimulai tahun 2022 mendatang sebaiknya digratiskan.
“Sudahlah, booster untuk masyarakat gratiskan saja. Awalnya dulu vaksin akan dibagi dua, antara yang gratis dan mandiri. Apalagi, vaksin Gotong Royong juga tidak jalan,” kata Gus Nabil, panggilan akrab Nabil Haroen.
Gus Nabil menjelaskan angka peserta vaksin Gotong Royong sangat kecil. Sehingga sebaiknya pemberian booster ditanggung oleh pemerintah seluruhnya. Bila digratiskan, maka penyalurannya akan lebih cepat.
Karena pemberian vaksin dosis 2 sudah hampir 50 persen, maka tidak ada salahnya bila pemberian booster dipercepat. Khususnya untuk produksi dalam negeri, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta pemerintah memberikan perhatian yang serius.
“Kalau perlu, anggarannya ditambah dan diperkuat dan vaksin dalam negeri tidak seperti mainan yang tidak jadi-jadi,” tandasnya.
Sementara itu, secara virtual Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, semua virus berevolusi sepanjang waktu karena ingin tetap hidup.
“Ketika virus bereplikasi kemudian ada perubahan sedikit dan perubahan sedikit itu mutasi. Kalau ada mutasi satu atau lebih, baru dinamakan varian. Jadi tergantung pada lokasi mutasi materi genetik, bisa menyatakan lebih mudah menular dan lebih menyebabkan penyakit lebih berat,” jelasnya.
Zubairi menjelaskan mutasi penyebab virus Covid-19 terjadi di tubuh manusia, antara lain ada pada pasien kanker dan pasien HIV.
“Para ahli sebagian besar sepakat untuk berteori mutasi menjadi varian Omicron terjadi pada orang dengan HIV di Afrika Selatan. Untuk diketahui, Afsel termasuk salah satu negara di dunia yang jumlah kasus HIV-nya paling banyak,” ujarnya.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
