Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja gabungan terkait evaluasi PAD Kabupaten Karangasem
Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja gabungan terkait evaluasi PAD Kabupaten Karangasem
sewa motor matic murah dibali

KARANGASEM, Balipuspanews.com – Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja gabungan terkait evaluasi PAD Kabupaten Karangasem bersama pihak Eksekutif diruang rapat DPRD Kabupaten Karangasem pada Senin (07/10/2019).

Dalam rapat gabungan tersebut, dari pihak eksekutif sendiri diwakili oleh Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, Sujana Erawan bersama Kepala Dinas Perijinan Karangasem, I Putu Laba Erawan dan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamang Praja, I Wayan Sutapa didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, Komang Suarnata.

Rapat Kerja gabugan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, I Wayan Winata tersebut membahas mengenai sejumlah persolana yang membuat PAD Kabupaten Karangasem merosot terutama disektor Pajak Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Komisi I dan III sendiri mendorong agar pihak Eksekutif dalam hal ini Dinas perijinan maupun BPKAD agar mendorong untuk bisa mempercepat proses perijinan pengusaha yang selama ini masih belum mengantongi surat ijin usaha.

Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, I Made Sujana Erawan mengatakan, dalam hal ini Pemda melalui Dinas Pendapatan tidak bisa mungut pajak dari pengusaha yang tidak memiliki ijin iup ataupun pengusaha yang ijinnya sudah tidak berlaku.

“Jadi kami tidak boleh mungut sembarangan, karena kendala inilah kami di BPKAD belum bisa memberikan MPWPD kepada perusahan yang tidak berijin,” ujar Sujana Erawan dalam rapat kerja gabungan tersebut.

Menurutnya, solusi yang paling ampuh adalah mempercepat perijinan. Dirinya sependapat untuk mempercepat proses perijinan. Bahkam jika bisa lebih cepat ada ijin akan lebih cepat juga ada peningkatan pendapatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Karangasem, I Putu Gede Laba Erawan mengatakan, proses percepatan pengurusan ijin usaha sangat tergantung kepada pemohon untuk memenuhi segala persyaratannya, selama ini banyak pelaku usaha ketika selesai urus di Kabupaten terkendala dalam pelengkapan neraca dan gambar wilayah yang belum bisa mereka buat termasuk biaya reklamasinya.

Mengenai perpanjangan ijin, pengusaha bersangkutan langsung ke Provinsi. sejumlah inovasi juga sudah dilakukan untuk mendorong percepatan pengirisan ijin sakah satunya melalui kegiatan “goes to banjar” dimana disana semua jenis perijinan bisa dilayani

“Langkah selanjutnya kami akan kumpulkan pengusaha yang belum berijin untuk dipertemukan dengan ESDM dan Perijinan Provinsi di Kecamatan Selat beberapa waktu mendatang,” kata Laba Erawan.

Disatu sisi, Kasatpol PP Karangasem, I Wayan Sutapa menerangkan, Untuk provinsi tidak bisa kami hanya bisa lakukan oenegakan perda kabupaten. Pihaknya hanya sebatas melakukan pengawasan pelaksaan galian tersebut.

“Meski kami turun galian yang ada dilokasi hanya menyarankan untuk melengkapi perijinan, disamping itu kami juga melaporkan ke provinsi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” kata Sutapa.

Sementara itu, mennaggpai penjelasan dari Kepala BPKAD dan Dinas Perinina, muncul pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi apabila tidak meliki izin, pengusaha galian apakah ada sangsinya atau hukumannya, karena inilah salah satu cara yang diperlukan untuk menanggulangi kebocoran.

Selain itu, Nyoman Musna Antara juga ikut memberi pendapat, menurutnya selama ini tidak ada greget gebrakan inovasi, semuanya terpaku pada aturan dan tidak mau berbuat.

Jika memang ada keterbatasan, dirinya meminta agar daerah bersurat kepada kepolisian karena ini sudah bisa dikatakan tindak kejahatan kitablaporkan atas dasar nama pemerintah apakah ada bermain dibelakang ini. Semua berpaku pada aturan tidak mau berbuat.

“Yang jelas ini kejahatan luarbiasa kami minta keberaniannya untuk menindak, pemerintah lemah sehingga mereka jadi berani” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan sejumlah anggota komisi tentang sangsi hukum bagi pengusaha yang tetap beroprasi meski tidak memiliki ijin, Kabag Hukum Pemda Karangasem, Komang Suarnata menjelaskan, mengenai sangsi, dalam Undang Undang Minerba pasal 158, disana dijelaskan sangsi apabila pengusaha tanpa memiliki IUP pengusaha dapat dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 10 miliar.

“Jadi denda kena pidana juga dikenakan. Sementara yang punya kewenangan untuk penindakan kepolisian dan kejaksaan,” kata Suarnata. (adv/bpn/suar/tim)