Pandangan Fraksi Gerindra Penuh Catatan

Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta SH
Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta SH

DENPASAR, balipuspanews.com – Agenda Rapat Paripurna ke-16 masa persidangan II, dimana seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan pandangan terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Gubernur Bali sebelumnya yaitu Ranperda RTRWP 2022-2042 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana banyak mendapatkan masukan atau catatan dari Fraksi Geridra, Senin (27/6/2022) bertempat di Gedung Utama kantor DPRD Bali.

Pandangan yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta SH, memberikan catatan atau masukan positif terkait kebijakan eksekutif yang nantinya dapat dijadikan sebagai dipertimbangkan untuk kesempurnaan Ranperda sebelum menjadi Peraturan Daerah.

Juliarta memaparkan, Fraksi Gerindra mengapresiasi usaha cepat Gubernur Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi, namun harus tetap memperhatikan fungsi Kawasan, seperti, pariwisata, Tahura, dan kepentingan masyarakat lainnya, sesuai visi Gubernur Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga dan melestarikan alam Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Bali Era Baru.

Baca Juga :  Eksekutif dan DPRD Badung Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD Badung 2022

Selain itu, sambung Juliarta, adanya aspirasi dari masyarakat yang menolak rencana lokasi terminal khusus LNG, agar Gubernur dapat mempertimbangkan lokasi terminal ke tempat yang lebih Representative dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.

Sementara untuk rencana pembangunan Airport di Bali Utara dalam RTRW Provinsi Bali tidak ada menyebut penetapan lokasi detail (desa dan kecamatan), hanya menyebut di Kabupaten Buleleng.

Mengapa di RDTR Kabupaten Buleleng sudah menyebut penentuan lokasi detail? Padahal RDTR sebelum ditetapkan dievaluasi oleh Gubernur.

Gerindra meminta penjelasan Gubernur, karena hal ini sangat mungkin terjadi pada peraturan-peraturan lainnya yang tidak singkron dengan peraturan lainnya.

Untuk rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara dalam RTRW Provinsi Bali Perda No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Perda No. 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali 2009 – 2029, rencana bandar udara Bali Utara di pindah ke Kawasan Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng mohon dilakukan kajian yang lebih mendalam dan melibatkan aspirasi masyarakat.

Baca Juga :  Kirab Merah Putih MBPS, Wagub: Dulu Melawan Penjajah, Kini Kemiskinan

Terkait penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kami Fraksi Gerindra mengapresiasi usaha saudara Gubernur beserta jajaran dalam kondisi pandemi Covid-19 mampu merelisasikan Pendapatan Daerah dalam tahun anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 5,99 Triliun lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 5,92 Triliun rupiah lebih atau 98,79%.

“Kami mengapresiasi keberhasilan Provinsi Bali mencapai WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Kami berharap prestasi WTP yang bersifat administratif ini dapat diwujudkan dalam bentuk substantif terciptanya good and clean governance.

Terhadap temuan dan rekomendasi BPK RI, kami Fraksi Partai Gerindra menyarankan Gubernur berkoordinasi dengan BPK RI, agar rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti menuju Pemerintahan Bali good and clean governance,” harapnya.

Baca Juga :  Unud Jembatani Pasar Perikanan dan Kelautan Berbasis Aplikasi

Yang tidak kalah penting, lanjut Juliarta, soal Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, agar penerapannya di lapangan lebih serius, sampai saat ini Pergub tersebut belum terealisasikan dengan baik, terbukti banyak sampah rumah tangga yang menumpuk yang berpotensi menjadi sumber penyakit dan bencana lingkungan.

Penulis: Budiarta

Editor: Oka Suryawan