Pandemi Covid-19, Komisi III Desak Pengurangan PBB di Badung

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD dengan BAPPENDA Badung
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD dengan BAPPENDA Badung

BADUNG, balipuspanews.com – Anggota Komisi III DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana berharap ada pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak di Badung dalam pandemi Covid-19. Pasalnya, wajib pajak selalu mengeluhkan hal itu saat dirinya turun ke lapangan.

Hal tersebut dikatakan politikus PDIP asal Kuta itu saat Rapat Dengar Pendapat dengan Bappenda Badung, di sekretariat DPRD Badung, Rabu (5/5/2021).

“Saya beberapa kali terjun lapangan bertemu dengan masyarakat langsung. Banyak sekali ditemukan pada masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah. Baik berupa BLT atau adanya pengurangan penetapan PBB,” tuturnya.

Tokoh masyarakat Kuta ini menyebutkan, sampai sekarang penetapan PBB masih sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Dan masyarakat berharap adanya kebijakan berupa pengurangan, sehingga bisa menggairahkan dan memberikan semangat pada industri khususnya yang bergerak di bidang pariwisata.

“Diharapkan adanya kebijakan yang kemudian membangkitkan semangat masyarakat khususnya pelaku pariwisata yang dimana sebagian besar berada di wilayah kami, Kecamatan Kuta,” harapnya.

Ketua Bappenda Kabupaten Badung Made Sutama mewakili pemerintahan mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah sejak tahun 2020 pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menghapuskan sanksi administrasi. Namun syarat ditetapkan adalah ketika wajib pajak mau membayar lunas pokok pajaknya.

“Selain itu, di tahun 2020 juga kami juga telah melakukan pengurangan pajak kisaran sampai 15 persen untuk pemilik lahan dibawah 5 are dan pemilik lahan hijau serta pertanian. Jadi intinya pemerintah sudah membantu wajib pajak terkait kondisi pandemi Covid-19 saat ini dan kami tidak pernah berniat memberatkan rakyat,” tegasnya.

Penulis : Ayu Diah

Editor : Oka