Paslon Langgar Protokol Kesehatan Harus Ditindak Tegas

Ket foto Ilustrasi - Kampanye rapat umum pilkada dengan mengerahkan massa yang mengabaikan protokol kesehatan./Foto: YouTube
Ket foto Ilustrasi - Kampanye rapat umum pilkada dengan mengerahkan massa yang mengabaikan protokol kesehatan./Foto: YouTube

JAKARTA, balipuspanews.com- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri menindak tegas pasangan calon (Paslon) yang melanggar aturan Pilkada Serentak 2020, terutama pelanggaran protokol kesehatan.

Tindakan tegas juga harus diterapkan untuk pelanggaran tahapan pilkada.

“Khususnya kepada jajaran penyelenggara yang melanggar aturan, sebab apabila penyelenggara melakukan pelanggaran, seperti terlibat politik transaksional, maka akan timbul konflik kepentingan karena sudah tidak ada unsur kepercayaan lagi terhadap penyelenggara,” kata Bambang Soesatyo lewat keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).

Selain KPU dan DKPP, Bawaslu dan aparat keamanan juga harus meningkatkan tugas pengawasan selama berlangsungnya tahapan Pilkada dalam menerapkan protokol kesehatan, baik saat kampanye maupun pemilihan nanti, karena hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Bawaslu dan Polisi meningkatkan tugas pengawasan terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, khususnya di masa kampanye. Sebab masih terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada, dapat mengancam keselamatan publik dan kualitas Pilkada 2020,” jelasnya.

Dikatakan mantan wartawan ini, Pemerintah bersama KPU dan Bawaslu dapat mengevaluasi setiap tahapan Pilkada 2020, khususnya tahapan kampanye serta mempertimbangkan secara matang pelaksanaan Pilkada 2020.

Lanjut Dia, apabila masih terus terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka Pemerintah bersama KPU dapat segera mengambil kebijakan yang baik dan efektif untuk mencegah terjadinya masalah dalam pelaksanaan Pilkada nanti.

“Mengingat, Pilkada 2020 harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat serta harus tetap berjalan sesuai asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil),” tegasnya.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan